Usai KDM Tekan Pihak RSHS soal Sanksi Perawat, Warga Jabar Berbondong-bondong Serbu Medsos

tvOnenews.com - Kasus dugaan kelalaian perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS) terus menjadi sorotan publik.

Setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencecar pihak rumah sakit terkait insiden bayi nyaris tertukar, gelombang reaksi dari masyarakat pun tak terbendung.

Akun media sosial resmi RSHS Bandung langsung diserbu warganet. Kolom komentar dipenuhi kritik tajam hingga tuntutan penjelasan yang lebih transparan.

Banyak warganet mempertanyakan bagaimana bayi bisa berpindah tangan ke orang lain tanpa prosedur yang jelas. Bahkan, sebagian menilai pernyataan resmi rumah sakit belum menjawab inti persoalan.

Komentar bernada kecewa hingga sindiran pun membanjiri unggahan RSHS.

"Udah cuma gitu aja? Ini masalah serius, bayi orang berpindah tangan ke orang lain, untung ketahuan itu, haduh," tulis seorang warganet.

"Action plannya to do di list, di kasih point per point. Kronologi secara menyeluruh dari segala pihak beserta video, reka ulang adegan, sekelas RSHS handlenya begini," tulis pengguna lainnya.

"Press relase macam apa ini?! Nggak ada penjelasan kronologi, ngga ada penjelasan langkah yang diambil selain ketemu keluarga korban, nggak jelas isinya," imbuh warganet lain.

"Tolong diusut pak, terutama patut dicurigai kepada oknum perawaat yang melakukan kecerobohan dan kesalahan yang berpotensi berakibat fatal! @dedimulyadi71," tulis warganet lain.

KDM Turun Tangan, Pihak RSHS Langsung Diberondong Pertanyaan

Kasus ini semakin memanas di kalangan publik setelah Dedi Mulyadi turun langsung meminta klarifikasi.

Dalam percakapan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, KDM berbicara dengan pihak manajemen RSHS yang mendatangi rumah korban, Nina Saleha.

Perwakilan rumah sakit, Arif selaku asisten manajer keperawatan, tampak gelagapan saat ditanya soal sanksi terhadap perawat yang diduga lalai.

Awalnya, ia menyebut perawat tersebut hanya dinonaktifkan sementara dari pelayanan.

Namun saat didesak lebih lanjut, Arif mengakui bahwa sanksi bisa meningkat hingga pencopotan permanen jika terbukti ada kelalaian serius.