Wakil Gubernur Siap Cium Lutut Dedi Mulyadi Jika Mampu Bangun Kalimantan Barat Pakai APBD Rp6 Triliun
- TikTok
tvOnenews.com - Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang mendadak menjadi sorotan publik.
Dalam sebuah forum resmi, ia melontarkan pernyataan tegas terkait perbandingan pembangunan antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat yang tengah viral di media sosial.
Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026), Krisantus secara terbuka menantang Dedi Mulyadi.
Ia bahkan menyatakan siap mencium lutut Dedi Mulyadi jika mampu membangun Kalimantan Barat hanya dengan anggaran Rp6 triliun.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” ujar Krisantus di hadapan para pejabat dan undangan.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap video viral di media sosial, khususnya TikTok, yang membandingkan kondisi jalan di Kalimantan Barat dengan Jawa Barat.
Dalam video tersebut, terlihat keluhan masyarakat terkait jalan rusak di beberapa wilayah Kalbar, yang kemudian dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang dinilai lebih baik.
Narasi dalam video itu bahkan menyebut agar Dedi Mulyadi “dipinjamkan” untuk memperbaiki kondisi jalan di Kalimantan Barat.
- TikTok
Hal inilah yang memicu reaksi keras dari Krisantus Kurniawan.
Menurutnya, perbandingan tersebut tidak adil dan cenderung menyesatkan.
Ia menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua provinsi, terutama dari segi luas wilayah dan kemampuan anggaran daerah.
Krisantus menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp31 triliun.
Sementara itu, Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi, atau lebih dari tiga kali lipat Jawa Barat, namun hanya didukung anggaran sekitar Rp6 triliun.
“Semakin luas wilayah, semakin besar biaya pembangunan. Jalan yang harus dibangun lebih panjang, jaringan listrik juga lebih panjang. Jadi jangan sampai masyarakat gagal paham,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan anggaran ini semakin terasa akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, termasuk Kalimantan Barat dan kabupaten/kota di dalamnya.
Load more