Curahan Hati Dedi Mulyadi, Soroti Masalah di Jawa Barat: Apakah Semua Harus Gubernur?

tvOnenews.com - Curahan hati Dedi Mulyadi mendadak menyita perhatian publik. Dalam sebuah momen penting di Subang, ia melontarkan kritik tajam yang menyentil berbagai persoalan mendasar di Jawa Barat. Pertanyaan retorisnya pun menggema, "apakah semua persoalan harus diselesaikan oleh gubernur?"

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang pada 5 April 2026. Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya keberanian dalam membangun daerah, tanpa terjebak pada formalitas administrasi semata.

Momentum itu juga berdekatan dengan ulang tahunnya yang ke-55 pada 11 April 2026, yang dirayakan bersama warga di Lembur Pakuan Subang dan ditayangkan melalui kanal YouTube Lembur Pakuan Channel. Dalam suasana tersebut, Dedi menyampaikan refleksi mendalam yang cukup mengejutkan.

_{Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. (Sumber: YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)}

Ia mengawali dengan pengakuan pribadi soal rutinitasnya menyelesaikan persoalan di lapangan sejak pagi hari.

“Saya dari tadi itu merenung dan tadi saya cerita ke bupati, saya mohon maaf saya terlambat kurang lebih 1 jam, karena saya biasa jam 05.00 pagi sudah jalan dan menyelesaikan berbagai problem yang terlihat oleh mata saya,” ujar Dedi Mulyadi.

Sorotan pertama Dedi tertuju pada kondisi lalu lintas di daerah industri yang dinilainya memicu stres masyarakat sejak pagi hari.

“Pertama, sebuah daerah yang menuju industri saat pagi orang mengalami depresi. Di mana depresinya? Orang mau pergi ke pabrik, orang mau pergi ke kantor, orang mau pergi ke sekolah, di jalan harus bertarung dengan kontainer besar,” kata Dedi Mulyadi.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak luas, mulai dari pekerja hingga pelajar.

“Stres terjadi pada para pegawai, stres terjadi pada anak sekolah. Sehingga saya tadi langsung telepon Dirlantas, bisa enggak di daerah seluruh Provinsi Jawa Barat kontainer mobil sumbu tiga itu diatur pada saat jam pagi menuju sekolah, menuju pabrik, tidak dulu masuk daerah lalu lintas dan lintasan,” jelasnya.

Menurutnya, suasana yang penuh tekanan sejak dari rumah hingga perjalanan akan berdampak pada produktivitas.

“Kenapa? Agar membangun sebuah daerah di mana masyarakatnya bisa refresh menuju tempat kerja. Saya sih melihat sulit kita mencapai keberhasilan di sekolah, mencapai keberhasilan di tempat kerja karena di rumahnya sudah stres, di jalan sudah stres, di tempat kerja sudah stres, di sekolah sudah stres,” ungkapnya.

Ia bahkan menyimpulkan bahwa kondisi ini berpotensi melahirkan masyarakat yang sama-sama tertekan, baik rakyat maupun pemimpinnya.

“Akhirnya lahirlah sebuah komunitas masyarakat, pemimpin dan rakyatnya sama stresnya. Itu pertama,” tegas Dedi Mulyadi.

Masalah kedua yang disorot adalah dugaan aktivitas ilegal terkait pengangkutan tanah di wilayah Subang hingga perbatasan Purwakarta.

“Yang kedua saya melihat ada tumpukan tanah dari mulai tikungan SMP Negeri 1 Cipeundeuy sampai Pasar Cipeundeuy sampai perbatasan Purwakarta. Saya melihat ada mobil berbaris mengangkut tanah dari mana? Dari sini mau diangkut ke mana? Ke PIK dia sudah nongkrong selama 1 hari 1 malam karena uang jalannya tidak turun. Dan saya minta untuk tanahnya dikembalikan lagi ke awalnya. Saya yakin ilegal,” ujarnya.

Dari temuan itu, ia mempertanyakan peran aparat di tingkat bawah yang dinilai belum maksimal.

“Pertanyaan saya adalah kita ini punya aparat di desa ada kepala desa, ada Babinsa, ada Bhabinkamtibmas. Kenapa hal ilegal seperti dibiarkan? Apa fungsi kita? Apakah semua harus gubernur?” katanya.

Tak hanya itu, Dedi juga menyinggung soal makna kecintaan terhadap tanah air yang menurutnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga lingkungan.

“Padahal setiap hari kita mendeklarasikan diri bahwa kita cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, maka diri kita punya empat keterikatan. Dia terikat oleh tanahnya, dia terikat oleh airnya, dia terikat oleh udaranya, dan dia terikat oleh mataharinya. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya dan jadilah insan kamil dalam etika ajaran Islam,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi indikator lemahnya komitmen terhadap bangsa.

“Jadi ketika manusia siapapun dia, apapun dia ketika dia tidak tersentuh oleh perusakan tanah, dia tidak tersentuh oleh perusakan air, dia tidak tersentuh oleh perusakan udara, dia tidak tersentuh oleh rusaknya matahari. Sesungguhnya manusia itu bukan manusia Indonesia. Bohong dia mencintai NKRI,” tegasnya.

Lebih jauh, Dedi mengkritik pola pikir birokrasi yang dianggap terlalu normatif dan berorientasi pada zona aman.

“Kenapa kita harus mulai merubah paradigma kehidupan yang serba formalistik. Enggak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif,” katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan berbagai pihak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan jabatan.

“Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka,” ujarnya.

Mengutip semangat perjuangan tokoh bangsa, ia menegaskan bahwa kemajuan tidak akan tercapai jika semua orang hanya bermain aman.

“Kalau Bung Karno tidak cari aman, Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju,” ucapnya.

Ia pun menutup dengan kritik terhadap sistem yang hanya berorientasi pada administrasi tanpa melihat dampak nyata.

“Yang penting pertanggungjawabannya diterima output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya, maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan,” katanya.

“Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu itu juga,” pungkas Dedi Mulyadi.

Melalui pernyataan ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perubahan tidak bisa hanya bergantung pada satu sosok pemimpin. Peran aktif seluruh elemen, dari aparat desa hingga pejabat tinggi, menjadi kunci agar Jawa Barat benar-benar bergerak maju.

(anf)