Pungli Jembatan Cirahong Dihapus, Kades Desak Dedi Mulyadi Perhatikan Nasib "Relawan" yang Terdampak

tvOnenews.com - Kepala Desa (Kades) setempat menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penertiban di sekitar Jembatan Cirahong..

Polemik mengenai Jembatan Cirahong di Kabupaten Ciamis kini memasuki babak baru.

Sebelumnya, sejumlah warga melaporkan kepada Dedi Mulyadi terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di area jembatan tersebut. Menanggapi aduan itu, ia bergerak cepat dengan mengambil langkah penanganan.

Salah satu upaya awal yang dilakukan adalah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memasang spanduk bertuliskan “Tidak Dipungut Biaya” pada Minggu (5/4/2026).

Namun, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mendapat respons positif. Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Dian Cahyadinata, justru menyatakan ketidaksetujuannya.

Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harusnya berkoordiasi terlabih dahulu dengan pemerintah daerah lantaran langkah tersebut menimbulkan dampak lain yang perlu diperhatikan.

Mengutip dari unggahan akun @sundalandmedia, sang kades menyebut bahwa pemerintah perlu juga memerhatikan nasib para 'relawan' yang sudah bertahun-tahun berjaga di sekitar Jembatan.

Dian menyebut bahwa ada sekitar 40 orang yang bergantian menjaga lalu lintar di sekitar jembatan.

"40 orang ini harus bagaimana? Ya, minimal kita harus perhatikan untuk pekerjaannya seperti apa?" katanya.

Dian menilai bahwa apa yang dilakukan warga di sekitar jembatan itu bukan tindakan pungli lantaran mereka punya paguyuban yang berjaga giliran.

"Adanya petugas relawan yang bertugas berjaga di situ, ini mah muklis keinginan dorongan hati nurani dari petugas relawan yang ingin agar lalu lintas dari arah Ciamis ke Tasik atau sebaliknya supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya lalu lintasnya lancar," paparnya.

Dengan begitu, Dian mendesak Dedi Mulyadi untuk mengkaji ulang kebijakannya di kawasan Jembatan Cirahong.

Menurut Dian, kebijakan Gubernur yang akrab disapa KDM itu sangat berpengaruh pada hilangnya pekerjaan para relawan yang bertugas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Jembatan Cirahong memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Hal ini tidak lepas dari tingginya mobilitas masyarakat yang melintasi jembatan tersebut setiap harinya, sehingga aspek keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama.

“Saya membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tetapi karena digunakan oleh warga maka pemerintah provinsi mengambil keputusan untuk diperbaiki,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran terkait aspek keamanan yang sebelumnya disampaikan Kepala Desa Margaluyu, Dian Cahyadinata, Dedi Mulyadi menekankan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama.

"Sedangkan untuk keamanan ketika malam, menurut saya keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab aparat, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanannya di lingkungan masing-masing," papar KDM.

Ia juga menegaskan sikap tegasnya dalam menolak segala bentuk pungli atau apa pun itu julukannya.

"Yuk, mari kita bersama-sama mewujudkan tata lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang aman, nyaman, bagi seluruh warga, dan terbebas dari berbagai pungutan atau pun sumbangan apa pun namanya," tandasnya.

(nka)