Respons Santai Dedi Mulyadi Dikritik Penataan Gedung Sate Tak Ada Manfaat: Nanti Hasilnya Bisa Dinikmati

tvOnenews.com - Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menata kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu menjadi satu kesatuan ruang publik menuai beragam tanggapan.

Proyek yang disebut menggunakan anggaran lebih dari Rp15 miliar ini mendapat sorotan tajam, terutama dari kalangan pemerhati budaya.

Salah satu kritik datang dari Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), Aji Bimarsono.

Ia menilai bahwa setiap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kawasan bersejarah, seharusnya melalui kajian ilmiah dan melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, Bandung memiliki identitas sebagai kota intelektual yang harus dijaga. Ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak justru mengikis ruang demokrasi dan diskusi publik.

“Bandung itu memiliki warisan budaya sebagai kota intelek. Pemerintah seharusnya memfasilitasi para ahli dan masyarakat untuk berdiskusi, bukan justru mendominasi melalui pernyataan fisik yang bisa merusak karakter kawasan,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi memberikan respons yang terbilang santai namun tetap tegas.

Ia mengawali pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih atas masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar dan pemerhati budaya.

“Saya ucapkan terima kasih atas saran para pakar, pikiran, dan gagasannya terhadap penataan halaman Gedung Sate,” ujar Dedi melalui akun media sosial pribadinya.

Ia kemudian menegaskan bahwa proyek yang dilakukan bukanlah perubahan terhadap bangunan utama Gedung Sate.

Menurutnya, gedung tersebut merupakan bangunan bersejarah yang dilindungi undang-undang, sehingga tidak boleh diubah sembarangan.

“Kami melakukan penataan halaman, bukan membangun atau mengubah Gedung Sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang,” jelasnya.

Namun demikian, Dedi mengungkapkan bahwa Gedung Sate akan segera dicat ulang setelah sekian lama tidak mendapatkan perawatan tersebut.

Proses pengecatan pun tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapatkan izin dari kementerian terkait.

“Pengecatannya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan, dan harga catnya juga bikin melongo, tapi itu harus dilakukan demi kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah bangsa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti nilai historis Gedung Sate.

Ia mengingatkan bahwa meskipun bangunan tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda, tenaga kerja dan sumber daya yang digunakan berasal dari Indonesia.

“Walaupun dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, pekerjanya orang Indonesia dan sumber dananya juga dari Indonesia,” ungkapnya.

Penggabungan kawasan Gedung Sate dan Gasibu sendiri bukanlah hal baru bagi Dedi Mulyadi.

Ia mengaku pernah melakukan hal serupa saat menjabat di Purwakarta, yakni dengan menyatukan kawasan Alun-Alun Kian Santang dan halaman pendopo.

Pengalaman tersebut, menurutnya, juga sempat menuai kritik di awal. Namun seiring waktu, hasil penataan tersebut justru bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

“Awalnya diprotes, tapi sekarang hasilnya bisa dinikmati bersama,” katanya.

Dedi optimistis bahwa penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu akan memberikan dampak positif, tidak hanya dari sisi estetika, tetapi juga ekonomi.

Ia berharap kawasan tersebut bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.

“Semoga ketika disatukan, hasilnya bisa dinikmati bukan hanya warga Bandung, tapi warga Jawa Barat, Indonesia, bahkan warga dunia yang berkunjung ke kota Bandung,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas ruang publik dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, terutama melalui sektor pariwisata dan UMKM.

Dengan pendekatan yang tetap menghargai nilai sejarah dan budaya, Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian bisa berjalan beriringan, selama dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas bagi kepentingan masyarakat luas. (adk)