Setahun Lebih Jabat Gubernur, Sherly Tjoanda Bicara Jujur soal Kondisi Terbaru Malut: Sibuk Persiapkan Pemerataan

Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos membicarakan kondisi terbaru Malut. Ia menyampaikan hal ini untuk mengungkap hasil kinerja sebagai pemimpin Malut.

Sherly Tjoanda menduduki jabatan Gubernur Malut selama lebih dari setahun. Ia dilantik sebagai orang nomor satu di Maluku Utara sejak Februari 2025.

Di periode inilah, Sherly Tjoanda berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Ia kembali mengungkap tujuan utamanya dalam program bertajuk "Ada Apa Dengan Sherly Tjoanda" di Nusantara TV.

Sherly Tjoanda pun ditanya mengenai pengalaman setahun lebih menjabat sebagai Gubernur. Ia mengaku kondisi Malut masih berfokus pada proses perbaikan.

"Keadaan Maluku Utara sedang memperbaiki diri," ungkap Sherly Tjoanda dilansir dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu (29/4/2026).

Kenapa Sherly Tjoanda Sebut Malut Masih Tahap Perbaikan?

Sherly menjelaskan, perbaikan yang dimaksud meliputi berbagai aspek. Ia mengatakan, pemerintah hingga masyarakat Malut sedang fokus memperbaiki fundamental.

Selain itu, seluruh pihak memfokuskan pembangunan infrastruktur, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Bagian ini menjadi fokus penting sedang dilakukan Sherly Tjoanda.

Istri mendiang Benny Laos itu memahami pertumbuhan ekonomi di Malut masuk peringkat tertinggi di Indonesia pada 2025. Hal ini dibuktikan dengan angka 34 persen (YoY).

Sherly bersyukur atas pencapaian dirinya di tahun pertama. Namun demikian, ia merasa belum puas terhadap hasil itu.

Ia menjelaskan pertumbuhan 34 persen belum dapat dinikmati oleh masyarakat Malut sepenuhnya. Ia menginginkan hasil ini bisa dirasakan mereka.

"Berjuang untuk bisa merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu supaya mereka bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya," terangnya.

Apa Alasan Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata di Malut?

Sherly sempat mendesak DPR RI mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur di Malut. Minimal mendapat dukungan anggaran sebanyak Rp2,9 triliun.

"Semua masyarakat Maluku Utara selalu bertanya kalau nasional suka mem-publish bahwa Maluku Utara jadi provinsi pertumbuhan ekonomi tertinggi 34 persen. Kemudian, masyarakat merasa bahwa kok kita tidak menikmati pemerataannya," jelasnya.

Wanita berusia 43 tahun ini menuturkan, berdasarkan data, sebagian besar masyarakat Malut adalah petani (60 persen) dan nelayan (20 persen).

Mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan sulit membawa hasil produksinya ke pasar. Penyebab utamanya akibat minim konektivitas yang menghambat perekonomian masyarakat Malut.

Selain itu, faktor pertumbuhan belum merata lantaran masih banyak wilayah yang terisolasi. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat yang tinggal di pelosok masih mengalami ketertinggalan.

"Fundamental paling mendasar adalah tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi, salah satunya adalah jalan-jalan dan jembatan. Artinya, hasil pertanian dalam hal ini adalah kopra (daging sebuah kelapa) itu harus bisa turun dari kebun masing-masing ke pelabuhan," bebernya.

Ia menjelaskan awal mula dirinya menjabat sebagai Gubernur Malut. Setidaknya Malut belum mempunyai jalan yang mulus sekitar 550 kilometer.

"Nah, di masa saya ini sudah menyelesaikan 90 kilometer. Saya masih punya 460 kilometer lagi dan itu bangun jalan butuh uang. Tanpa uang, tidak ada jalan dan jembatan," terangnya.

Ia menambahkan, faktor penghambat pemerataan di Malut juga mengacu pada kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia mengaku kebijakan ini meresahkan dirinya.

Menurutnya, kebijakan ini dinilai sangat memberatkan, terutama bisa berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Hal ini menyebabkan Pemprov Malut sulit bergerak untuk pemerataan ekonomi.

Sherly mencontohkan pemangkasan anggaran pada 2025. Kebijakan ini telah memotong sekitar Rp245 miliar.

Pada 2026, jumlah pemotongan anggaran semakin meroket hingga menyentuh Rp800 miliar atau sekitar 25 persen dari total APBD. Pemangkasan ini membuat APBD Malut hanya sekitar Rp2,7 triliun yang sebelumnya bisa menyentuh kisaran Rp3,5 triliun.

Maka dari itu, Sherly Tjoanda berharap adanya dukungan anggaran dana. Ia mengaku sulit bergerak dalam menghadapi kebijakan tersebut.

(hap)