Murid Sekolah Rakyat Ngadu ke Sherly Tjoanda soal Rumah, Gubernur Malut Langsung Jelaskan Program Kemensos dan RTLH

tvOnenews.com - Kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ke Sekolah Rakyat di Desa Akekolano menjadi momen yang penuh makna. 

Tak sekadar agenda seremonial, kunjungan tersebut diisi dengan pemantauan langsung kondisi sekolah sekaligus dialog terbuka dengan para murid.

Didampingi oleh wakil gubernur serta jajaran tim, Sherly menyempatkan diri berkeliling melihat fasilitas Sekolah Rakyat. 

Ia juga berinteraksi langsung dengan para murid hingga memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan keluhan yang selama ini dirasakan.

Dalam suasana yang terbuka, Sherly memberikan kesempatan kepada para murid untuk berbicara. 

Momen ini dimanfaatkan dengan jujur oleh para murid untuk menyampaikan keresahan mereka.

Salah satu murid pun menyampaikan keluahannya mewakili teman-temannya. 

Dengan penuh harap, ia mengungkapkan kondisi tempat tinggal mereka yang masih belum layak.

"Saya di sini mewakiliki teman-teman saya untuk menyampaikan bahwa rumah-rumah kami belum dilihat, kami minta bantuan ke ibu untuk memperbaiki rumah kami," ujar salah satu murid.

Keluhan tersebut menggambarkan realitas yang dihadapi sebagian siswa Sekolah Rakyat.

Mereka masih tinggal di rumah dengan kondisi belum selesai dibangun, seperti dapur yang belum jadi, teras yang belum rampung, hingga dinding yang masih menggunakan papan sederhana.

Menanggapi hal tersebut, Sherly Tjoanda memberikan penjelasan secara rinci. 

Ia menyebut bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki program untuk membantu perbaikan rumah bagi para siswa Sekolah Rakyat.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos), yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga kesejahteraan keluarga siswa.

"Jadi memang ada program dari Kemensos, anak-anak Sekolah Rakyat itu rumahnya direnovasi dan diberikan modal usaha," ujar Sherly, dilansir dari kanal YouTube GubSherly.

Sherly menjelaskan bahwa pendanaan program ini berasal dari dua sumber, yakni APBD dan APBN. 

Secara keseluruhan, program tersebut berada di bawah koordinasi Kemensos, namun pemerintah daerah juga turut berperan melalui program yang dimiliki.