Usai Pidato Panjang di Depan ASN, Gaya Bicara Gubernur Sherly Tjoanda 'Bikin Salfok' Warganet

tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kembali menjadi perhatian publik usai memimpin Apel Gabungan ASN yang digelar di Kantor Gubernur Sofifi, Rabu (6/5/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Sherly menyampaikan pidato panjang berisi sejumlah arahan penting kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada apel perdana bulan Mei 2026 itu, Sherly menegaskan komitmennya terkait pembayaran gaji ASN tepat waktu. 

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga keberlanjutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun 2027 mendatang.

Tak hanya itu, Sherly turut menargetkan peningkatan skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.

Namun menariknya, perhatian warganet justru bukan tertuju pada isi pidatonya. 

Banyak netizen dibuat “salfok” dengan gaya bicara Sherly yang dinilai berbeda dari kebanyakan pejabat daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, Sherly tampak menyampaikan materi tanpa membaca teks. 

Ia berbicara dengan tempo cepat, namun tetap terdengar jelas dan mudah dipahami.

Gaya penyampaiannya itu pun menuai banyak pujian dari warganet di kolom komentar.

“Tanpa teks namun sangat cepat jelas mudah dipahami, keren banget sih bu,” tulis seorang netizen.

Komentar lain juga memuji penguasaan materi Sherly saat berbicara di depan publik.

“Wahai para gubernur di Indonesia, Gubernur Maluku Utara sangat layak menjadi the best role model, sangat menguasai jobdesk, bekerja dengan tulus untuk rakyatnya,” tulis warganet lainnya.

Tak sedikit pula yang menyoroti kefasihan Sherly saat berbicara spontan tanpa jeda panjang.

“Baru ini kulihat manusia yang ngomong gak pakai mikir. Langsung cas cus aja kalau ngomong, gak a e a e,” komentar akun lainnya.

Sementara itu, netizen lain ikut kagum karena Sherly dinilai hafal seluruh data dan materi yang disampaikan.

“Hebat, tanpa teks, hafal semua data dan materi di luar kepala,” timpal pengguna media sosial lainnya.

Berikut isi pidato yang disampaikan Sherly Tjoanda:

"Hari ini, tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April, tanggal 30 April kemarin, sudah masuk. Hanya saja dari total baru 22 OPD, 15 OPD-nya belum. Dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku. Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan dengan April 2026, OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya."

"Karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin. Harusnya tidak boleh terlambat, harusnya sudah tahu deadline. Setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin, sehingga gaji semuanya bisa berjalan on time. Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan, jika ada OPD yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji, maka saya akan berikan catatan kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bendaharanya."

"Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Mulai Januari 2027, batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini, dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun, sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian, dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun, membuat persentase kita itu di angka 35%."

"Jika PAD di 2026 ini tidak mencapai di angka Rp1,5 triliun, maka ada kemungkinan di tahun 2027 seluruh ASN Provinsi Maluku Utara tidak dapat TPP."

"Kalau tidak mau, dibutuhkan kerjasama. Kita ini satu kapal besar tidak bisa saya dan Pak Sarbin saja yang bekerja, tidak bisa hanya Pak Penda yang bekerja. Dalam PAD itu ada 7 kategori dan semua tentang pajak dan retribusi. Dibutuhkan kerjasama baik untuk semua OPD terkait. Duduk bersama, mencari solusi bersama untuk kesejahteraan Bapak Ibu ASN di 2027."

"Jika PAD Provinsi Maluku Utara tahun ini capai di angka 1,5 triliun, maka di tahun 2027 kita tidak ada masalah dengan TPP, dengan perampingan kita bisa berjalan seperti ini. semua bisa aman bulanannya, keluarga dan bulanannya aman, untuk itu semua harus duduk bersama, mengsampingkan ego OPD masing-masing, menjadi problem solver di lapangan, memikir out of the box bagaimana PAD dari 1,2 triliun ini bisa naik menjadi 1,5 triliun, maka di 2027 TPP kalian aman."

"Selanjutnya, saya diinformasikan bahwa laporan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah, EPPD yang baru saja diumumkan lewat Kemendagri untuk tahun 2024, baru saja diinfokan April 2026 kemarin Untuk angka EPPD 2024 itu skor kita Maluku Utara 31 dari 34."

"Kita dibayar oleh uang negara 1,2 triliun setiap tahun Sekarang sudah 35% dari total APBD. Kalau kemudian laporan penyelenggara pemerintah daerah kita Urutan 31 dari 34 ke Indonesia itu sangat memalukan."

"Oleh karena itu, supaya uang 1,2 triliun itu tidak sia-sia dibayarkan kepada kita Maka saya menugaskan Pak Sekda bersama dengan asisten Gubernur 123 bekerjasama baik dengan seluruh OPD terkait untuk memastikan FBPD kita masuk dalam 10 besar nasional. Sehingga setiap anggaran yang kita manfaatkan bukan hanya mengurangi angka di atas kertas, tapi benar-benar memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Maluku Utara."