Polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalbar: dari Penilaian hingga Juri dan MC Dinonaktifkan

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat menggemparkan publik. Ajang tersebut viral di media sosial belakangan ini.

Acara Lomba Cerdas Cermat ini masih ramai diperbincangkan di media sosial. Kehebohan akibat sikap dari dewan juri hingga MC ajang yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (9/5/2026).

Tak sedikit pengguna media sosial menyinggung kata "artikulasi". Sorotan itu lantaran ada dewan juri memberikan perbedaan nilai terhadap dua peserta Lomba Cerdas Cermat tersebut.

Cuplikan video viral ini membuat MPR RI melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI mengklarifikasi. MPR menyampaikan permohonan maaf hingga menonaktifkan dewan juri dan MC tersebut.

"MPR RI melalui Sekretarian Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," tulis pernyataan Setjen MPR RI dikutip, Rabu (13/5/2026).

Kronologi Polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 di Kalbar

Sumber :

• Tangkapan layar YouTube MPRGOID

Polemik ini muncul lantaran adanya LCC 4 Pilar MPR RI di Kalbar. Mulanya, sembilan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalbar menjadi peserta dalam ajang LCC tersebut.

Di babak final, hanya tiga sekolah yang tersisa dalam ajang empat pilar tersebut. Beberapa sekolah di antaranya, SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambar, dan SMAN 1 Sanggau.

1. Juri Beri Penilaian Jawaban Benar tapi Disalahkan

Ketegangan terjadi saat sesi rebutan jawaban. Momen ini diunggah melalui siaran langsung kanal YouTube MPRGOID.

Di momen ini, ketiga regu peserta berupaya sebagai pihak tercepat untuk memberikan jawaban. Adapun pertanyaan dari dewan juri, "DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?".

Regu C dari SMAN 1 Pontianak langsung sigap menekan bel terlebih dahulu. Kecepatan itulah membuat mereka sebagai penjawab pertama.

Perwakilan dari Regu C menuturkan aspek pemilihan anggota BPK. Dengan pedenya, ia tak ragu menjawab pertanyaan yang dilontarkan dewan juri.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar perwakilan Regu C SMAN 1 Pontianak.

Seorang dewan juri sekaligus Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB langsung merespons jawaban tersebut. Ia melontarkan pernyataan mengejutkan kepada Regu C.

Dewan juri itu bukannya memberikan poin tambahan, justru mengurangi poin Regu C sebanyak minus lima. Alhasil, ia melontarkan pertanyaan yang sama kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas.

Menariknya, Regu B tidak memberikan pernyataan yang berbeda. Jawaban dari perwakilan SMAN 1 Sambas itu serupa dengan Regu C sebelumnya.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab perwakilan Regu B.

Regu B mendapat respons "Inti jawaban sudah benar". Jawaban yang serupa dengan Regu C membawa mereka memperoleh 10 poin tambahan dari juri yang sama.

Regu C langsung bereaksi. Mereka menyanggah keputusan tersebut lantaran jawaban yang dilontarkan Regu B sangat persis.

Mereka merasa telah dirugikan. Bagi Regu C, keputusan tersebut tidak adil.

"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata perwakilan Regu C.

Dyastasita memberikan alasan Regu C mengalami penurunan 5 poin. Jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak tidak menyertakan "Dewan Perwakilan Daerah (DPD)" secara jelas.

"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Jadi, Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," terang Dyastasita.

Juri lainnya selaku Kepala Bagian Sekretarian Badan Sosialisasi MPR RI, Indri Wahyuni menyampaikan alasan adanya perbedaan dalam penilaian.

Ia menyebut artikulasi dari Regu C SMAN 1 Pontianak dianggap tidak jelas. Alhasil, ketidakjelasan artikulasi ini membuat Regu C gagal meraih poin dalam sesi tersebut.

"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas," terang Indri Wahyuni.

"Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," lanjutnya.

Regu C menginginkan keputusan dari dewan juri harus dikaji ulang. Keberanian ini mengundang polemik terhadap ajang tersebut.

Tak sedikit warga yang bereaksi. Mereka menyampaikan agar dewan juri mengevaluasi keputusan tersebut.

2. MC Tidak Menghargai Peserta

Selain dewan juri, publik juga melontarkan kritik keras terhadap MC dari LCC Empat Pilar 2026, Shindy Lutfiana. Pembawa acara itu dinilai tidak berempati kepada peserta yang tak mendapat keadilan.

Shindy bahkan mengatakan dewan juri sudah berkompeten. Kata dia, juri juga teliti dalam urusan memberikan penilaian terhadap jawaban peserta.

3. MPR RI Nonaktifkan Dewan Juri dan MC LCC Empat Pilar 2026

Polemik ini tidak hanya membuat MPR RI meminta maaf. MPR menjelaskan bahwa, ajang tersebut sebagai salah satu kegiatan pendidikan dan pembinaan untuk generasi muda.

Kegiatan ini, kata Setjen MPR RI, tentu harus disertakan dengan nilai sportivitas, objektivitas, keadilan hingga semangat untuk pembelajaran secara konstruktif.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada sesi lomba," terang Setjen MPR RI.

"Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," lanjutnya.

MPR RI berjanji segera mengevaluasi secara menyeluruh, seperti aspek teknis pelaksanaan lomba, mekanisme penilaian hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

"Tujuannya agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," bebernya.

MPR RI juga mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah. MPR RI juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang antusias mengikuti dan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan hingga pelaksanaan LCC Empat Pilar.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluuasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tutup MPR RI.

(hap)