TRENDING: Apresiasi Sherly Tjoanda untuk Pemimpin Daerah, hingga Janji Dedi Mulyadi Beri Rp750 Juta Pemburu Aman Yani

tvOnenews.com - Kabar soal Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda kembali mendominasi perhatian publik.

Dari sayembara Rp750 juta untuk mencari Aman Yani, respons tegas terhadap tuntutan kompensasi PKL Cicadas, hingga penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berikut rangkuman berita yang masih menjadi trending hingga hari ini.

1. Cari Keberadaan Aman Yani, Dedi Mulyadi Janji Tambah Dana Jadi Rp750 Juta

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti misteri kasus pembunuhan satu keluarga Haji Sahroni di Paoman, Indramayu.

Kali ini, KDM mengundang Titi, adik dari Aman Yani, sosok yang namanya sempat disebut terdakwa Ririn Rifanto sebagai dalang di balik kasus pembunuhan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dedi mengaku penasaran dengan keberadaan Aman Yani yang disebut telah menghilang sejak 2016.

Ia bahkan memperlihatkan foto Aman Yani ke publik agar proses pencarian lebih mudah dilakukan.

Menurut Dedi, kemunculan Aman Yani sangat penting untuk membuka fakta-fakta yang masih menjadi misteri dalam kasus pembunuhan tersebut.

Apalagi, ada dugaan dana pensiun Aman Yani sempat dicairkan melalui kuasa kepada Ririn Rifanto.

Tak tanggung-tanggung, mantan Bupati Purwakarta itu siap menambah dana pensiun Aman Yani hingga Rp750 juta asalkan mau kembali menemui keluarganya di Indramayu.

Dedi juga menjanjikan hadiah serupa bagi siapa pun yang berhasil menemukan Aman Yani dan membawanya pulang.

"Kalau ada yang menemukan Pak Aman Yani, saya kasih juga Rp750 juta. Silakan bawa Bapak Aman Yani balik ke Indramayu. Itu pesan saya untuk semua," katanya.

2. PKL Cicadas Protes Pembongkaran, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Mungkin Beri Kompensasi Miliaran

Penertiban pedagang kaki lima di trotoar kawasan Cicadas, Bandung, menuai protes dari sejumlah PKL.

Mereka keberatan lapaknya dibongkar dan menilai kompensasi Rp10 juta yang diberikan pemerintah tidak cukup.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengaku memahami kemarahan para pedagang. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap harus menjalankan aturan demi mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

“Pedagang perlu hidup, tapi trotoar bukan tempat berdagang,” kata Dedi.