Peran Keluarga dan Sekolah dalam Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak

Data KPAI menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan total 2.063 korban. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Lingkungan keluarga masih menjadi lokasi dominan terjadinya pelanggaran hak anak, disusul kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kejahatan digital.

Kekerasan terhadap anak dapat berbentuk:

* Kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan, atau penganiayaan.
* Kekerasan seksual, baik kontak fisik maupun eksploitasi digital.
* Kekerasan emosional berupa ancaman, hinaan, intimidasi, dan perundungan.
* Penelantaran kebutuhan dasar anak.
* Eksploitasi ekonomi melalui pekerja anak.

Semua bentuk kekerasan tersebut meninggalkan dampak yang tidak kalah berbahaya dibanding luka fisik yang tampak.

Dampak Kekerasan Bisa Bertahan Seumur Hidup

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi kehidupan seseorang hingga dewasa.

Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kesulitan membangun hubungan sosial, hingga kecenderungan melakukan kekerasan yang sama kepada generasi berikutnya.

Selain dampak psikologis, kekerasan juga dapat menghambat perkembangan otak. Studi neurologi menunjukkan bahwa trauma berkepanjangan dapat mengubah struktur dan fungsi beberapa area otak yang berperan dalam pengendalian emosi, kemampuan belajar, dan pengambilan keputusan.

Tidak sedikit korban yang mengalami penurunan prestasi akademik, putus sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga perilaku berisiko ketika memasuki usia dewasa.

Karena itu, kekerasan terhadap anak tidak dapat dianggap sebagai persoalan keluarga semata. Dampaknya bisa menjadi masalah sosial jangka panjang yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Cara Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak

Memutus rantai kekerasan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan regulasi untuk memperkuat perlindungan anak, mulai dari Kementerian PPPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian.

KPAI memiliki mandat untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak, hingga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Sementara itu, Polri berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Di sisi lain, peran keluarga tetap menjadi faktor paling penting. Orang tua perlu mengedepankan pola asuh positif yang mengutamakan komunikasi, empati, dan disiplin tanpa kekerasan.