Kuasa Hukum Ruben Onsu Siapkan 3 Materi untuk Pertemuan 11 Juli dengan Pihak Sarwendah

tvOnenews.com - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap persiapan menjelang pertemuan penting dengan pihak Sarwendah pada 11 Juli mendatang. Pertemuan ini akan membahas tiga materi utama terkait kepentingan anak-anak pasca-perceraian.

Minola menjelaskan bahwa draf gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu sebenarnya sudah matang dan siap didaftarkan ke pengadilan. Langkah tegas ini diambil setelah upaya diplomasi yang sempat dilakukan di ruang tertutup dianggap mengalami kebuntuan.

Meski draf gugatan sudah siap, pihak kuasa hukum saat ini masih menunggu konfirmasi langsung dari Ruben Onsu yang tengah menjalankan ibadah umrah. Diskusi mengenai langkah selanjutnya baru akan dilakukan setelah Ruben kembali ke Tanah Air pada 1 Juli.

Pihak Ruben Onsu menegaskan bahwa mereka tidak ingin hanya menerima komitmen lisan atau tulisan semata dari Sarwendah. Mereka menuntut realisasi nyata terkait pembagian waktu bersama anak-anak, mengingat kesepakatan tertulis dalam Akta Notaris No. 39 pada 2024 lalu dinilai gagal dijalankan sepenuhnya.

Pertemuan atau join meeting antara kuasa hukum kedua belah pihak dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli. Pihak Ruben Onsu menyatakan akan tetap hadir sebagai bentuk itikad baik, meski mereka tetap menekankan bahwa hasil pertemuan harus memberikan efek nyata bagi kepentingan anak-anak.

Berdasarkan penjelasan Minola, setidaknya ada tiga materi utama yang akan dibahas dalam pertemuan 11 Juli. Ketiga materi tersebut meliputi pembagian waktu bersama anak, masalah nafkah anak, hingga transparansi keuangan terkait kartu kredit.

Materi pertama yang akan dibahas adalah peninjauan kembali realisasi kesepakatan pembagian waktu bersama anak-anak. Kesepakatan ini sebelumnya telah tertuang dalam Akta Notaris No. 39, namun pihak Ruben Onsu ingin memastikan agar kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Materi kedua yang menjadi sorotan adalah besaran nafkah anak yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Pihak kuasa hukum ingin meninjau kembali apakah nominal nafkah yang selama ini berjalan, termasuk angka yang sempat disebut mencapai ratusan juta rupiah, masih relevan dengan kebutuhan anak-anak.