Perdebatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Semakin Memanas, Ini Penjelasan Pakar Hukum

tvOnenews.com - Perselisihan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru setelah gugatan resmi diajukan ke pengadilan. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, Pakar Hukum Fahmi Bachmid menjelaskan bahwa seluruh proses hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perdebatan mengenai hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah belakangan menjadi perhatian publik. Polemik tersebut semakin memanas setelah kuasa hukum masing-masing pihak saling memberikan tanggapan terkait gugatan yang telah didaftarkan, sekaligus memunculkan perbedaan pandangan mengenai rencana pertemuan pada 11 Juli 2026.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengaku kecewa karena gugatan hak asuh anak telah diajukan sebelum agenda pertemuan berlangsung. Menurutnya, langkah tersebut membuat upaya menyelesaikan persoalan secara musyawarah menjadi sulit terealisasi.

Chris mengatakan, "Kami menghormati, tetapi kami lucu aja, ya. Kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari H-nya, tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi saya bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal."

Ia juga mempertanyakan alasan gugatan diajukan sebelum kedua belah pihak sempat bertemu. "Kenapa, ya, kami jujur saja bingung. Bang Minola selalu bilang logikanya di mana. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan," ujar Chris dalam tayangan Intens Investigasi, 3 Juli 2026.

Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, membantah anggapan bahwa pihaknya menjadi penyebab batalnya pertemuan tersebut. Menurutnya, gugatan hukum tidak seharusnya menghalangi upaya komunikasi antara kedua belah pihak.

Minola menjelaskan, "Yang batalkan, kan, mereka yang batalkan, bukan dari pihak Ruben Onsu. Jadi, kenapa kecewa? Seharusnya tidak apa-apa, pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Masing-masing pihak bebas menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mempertahankan hak-hak hukumnya."

Ia juga menegaskan bahwa gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum. Salah satunya karena kesepakatan sebelumnya dinilai belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.