- Antara
Info Penting! KDM Siapkan Hadiah Uang Rp5-50 Juta untuk Warga yang Bisa Lumpuhkan Begal dan Rampok
Jakarta, tvOnenews.com- Kabar penting untuk warga Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mengajak untuk melawan aksi begal dan rampok. Ini disampaikan di tengah Jabar marak aksi kriminalitas.
- tvOnenews.com/Wildan Mustofa
Bukan hanya bersuara mengajak melawan, Kang Dedi Mulyadi disapa KDM itu sudah Menyiapkan hadiah mewah. Jika ada warga berhasil melumpuhkan begal dan perampok diberikan uang sebanyak Rp5-50 Juta.
Hal ini bagian dari langkah-langkah penguatan keamanan untuk mengantisipasi maraknya aksi kriminalitas, seperti begal, pencopetan, penjambretan, hingga perampokan di Jawa Barat.
"Kami menyiapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta bagi warga yang mampu melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, maupun perampokan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” ujar Dedi dalam Bapenda Jabar, Kamis (23/7).
- Tangkapan layar
Bukan hanya sayembara dan ajakan ke warga Jawa Barat, Dedi juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Lalu juga akan dilakukan dengan Polda Metro Jaya, mengingat potensi pergerakan pelaku kejahatan lintas wilayah.
Sehingga sinergi antarlembaga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aksi kriminal yang meresahkan masyarakat.
Sehubungan dengan kabar ini, Gubernur Jawa Barat itu juga mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di setiap wilayah.
Menurutnya dengan menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui semangat gotong royong.
“Menjaga diri dan saling menjaga merupakan prinsip dasar kehidupan bergotong royong,” pesan KDM.
Perlu diketahui, sepanjang Juli 2026 jajaran Polda Jawa Barat telah mengungkap 24 kasus begal dan kejahatan jalanan, termasuk 19 kasus yang sebelumnya viral di media sosial.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan masyarakat dapat melakukan perlawanan sebagai bentuk perlindungan diri sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.
"Upaya kita yang pertama adalah perintah Pak Kapolda untuk tindak tegas terukur. Ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh, dengan catatan dilakukan secara tegas dan terukur," jelasnya.(klw)