Demo Boikot Ruben Onsu Diduga Aksi Bayaran, Pihaknya Ungkap Rencana Upaya Hukum

tvOnenews.com - Kasus Demo Boikot Ruben Onsu di salah satu stasiun televisi swasta kawasan Tendean, Jakarta Selatan, masih menjadi sorotan. Kali ini, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, buka suara terkait dugaan aksi demonstrasi bayaran atau settingan yang terjadi pada Kamis, 5 November 2026. Pihak Ruben bahkan mulai membicarakan kemungkinan menempuh upaya hukum terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah massa sebelumnya menggelar demonstrasi di depan salah satu stasiun televisi swasta. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar stasiun televisi tidak lagi menampilkan Ruben Onsu serta meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ikut mengambil tindakan.

Menanggapi demonstrasi tersebut, Minola Sebayang mengungkapkan bahwa pihak Ruben Onsu telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aksi pemboikotan tersebut. Namun, sosok yang diduga menjadi investor atau pihak yang membiayai demonstrasi itu masih belum diketahui secara pasti.

"Jadi kalau menurut informasi dari Ruben ke saya ya, kita berdiskusi juga terkait dengan masalah demo tersebut ya, termasuk dalang-dalangnya, terus kemudian siapa aja yang terlibat itu sebenarnya sudah ada beberapa nama, beberapa orang seperti yang diungkapkan di akun medsosnya kan begitu ya," ujar Minola Sebayang dalam tayangan Intens Investigasi.

Minola mengatakan, meskipun beberapa nama telah masuk dalam radar kecurigaan pihak Ruben, sosok yang diduga menjadi penyandang dana aksi tersebut masih belum terungkap.

"Tapi masih belum terungkap secara pasti siapa yang menjadi investornya kan begitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa nama yang sudah dalam radar yang dicurigai oleh pihak Ruben ya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Minola mengungkapkan bahwa pihaknya masih berupaya menelusuri keterlibatan sejumlah orang dalam demonstrasi tersebut. Ia juga menyebut ada seseorang yang telah mengakui kesalahannya dan menceritakan bagaimana dirinya bisa terlibat dalam aksi itu.

Menurut pengakuan orang tersebut, ia ternyata tidak mengetahui bahwa sosok yang menjadi sasaran demonstrasi adalah Ruben Onsu.

"Nah, jadi ini yang mungkin masih terus sedang diupayakan kan ada juga tuh yang sudah mengaku bersalah ya. Dari adanya orang yang mengaku bersalah itu dan kemudian dia menceritakan kronologis keterlibatannya dan dia juga sebenarnya tidak tahu bahwa ternyata yang didemo itu adalah Ruben kan begitu ya," jelas Minola.

Bagi Minola, pengakuan tersebut semakin memperkuat dugaan pihak Ruben bahwa demonstrasi yang berlangsung di studio televisi itu bukanlah aksi aspirasi murni, melainkan telah dirancang oleh pihak tertentu.

"Ini kan semakin mempertebal dan mempertegas bahwa memang demonstrasi yang kemarin terjadi di Studio itu adalah settingan dan bayaran. Ya, jadi bukan hanya sekadar kecurigaan dan asumsi, tapi ini sudah memperkembal lagi bahwa memang ini adalah demo yang memang dirancang dan dibuat oleh seseorang," tuturnya.

Minola juga menyinggung keberadaan koordinator demonstrasi, termasuk titik pertemuan para peserta sebelum aksi berlangsung. Ia menyebut Ruben telah mengungkapkan sejumlah informasi terkait hal tersebut. Bahkan, sudah ada orang yang menyampaikan permintaan maaf.

Pihak Ruben Onsu pun mulai membicarakan kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi tersebut.

"Karena jelas itu ada koordinatornya di mana titik ketemunya dan semuanya itu sudah diungkap ya oleh Ruben dan ada juga orang yang sudah meminta maaf ya. Jadi memang sebenarnya sih ada pembicara-pembicaraan lebih jauh saya dengan Ruben itu bagaimana caranya untuk kita menempuh upaya hukum ya terhadap orang-orang yang melakukan demo pada waktu itu ya," ungkap Minola.

Meski demikian, Minola menegaskan bahwa demonstrasi pada dasarnya bukan tindakan yang otomatis melanggar hukum. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum tetap diperbolehkan selama dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemberitahuan kepada aparat terkait sebelum demonstrasi dilaksanakan.

"Sebenarnya demo itu sendiri kan bukanlah sesuatu hal yang terlalu salah secara hukum ya. Sepanjang dilakukan dengan mekanisme yang benar. Apa itu mekanisme yang benar? Melakukan pemberitahuan, permohonan izin kepada aparat yang terkait. Ya, ini secara formulnya seperti itu," kata Minola.

Selain mekanisme pelaksanaan, Minola juga menyoroti materi atau tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi. Menurutnya, setiap aspirasi yang disuarakan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara substansi, bukan sekadar rumor atau dugaan yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

"Dan tentu materi yang disampaikan dalam demo itu harus materi yang memang dapat dipertanggungjawabkan secara substansinya ya. Bukan suatu materi yang sebenarnya masih dalam kapasitas rumor, masih dalam kapasitas yang perlu pembuktian yang lebih lanjut ya kan," lanjutnya.

Minola kembali menegaskan bahwa materi demonstrasi seharusnya didasarkan pada hal-hal konkret yang memiliki bukti kuat dan tidak lagi sekadar berupa informasi yang belum terverifikasi.

"Jadi ini yang mungkin harus kita nilai karena materinya itu kan harus materi yang memang konkret, materi yang enggak perlu lagi dibuktikan dengan bukti yang lain, tapi memang bukti yang memang sudah konkret ya, yang sudah sudah menjadi suatu pengetahuan umum," pungkas Minola Sebayang.

(anf)