SEA Games 2025: Thailand Jamin Perlakuan Adil Bagi Seluruh Atlet Termasuk dari Kamboja

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Atthakorn Sirilatthayakorn menjamin seluruh atlet peserta termasuk dari kontingen Kamboja akan mendapatkan perlakukan setara dan jaminan keamanan di SEA Games 2025.

Thailand akan menjadi tuan rumah SEA Games 2025 yang merupakan pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara pada 9-20 Desember 2025 mendatang.

Namun status Thailand sebagai tuan rumah sempat memicu kekhawatiran belakangan ini, yakni terkait isu politik dapat dibawa ke arena olahraga, termasuk kemungkinan tindakan provokatif dari sebagian atlet.

Melansir dari The Nation, Atthakorn Sirilatthayakorn pun langsung menanggapi kekhawatiran tersebut dengan mengatakan telah berkoordinasi dengan pejabat senior Otoritas Olahraga Thailand.

Atthakorn Sirilatthayakorn mengungkapkan bahwa koordinasi tersebut untuk memastikan tidak ada pembedaan perlakuan terhadap atlet dari negara mana pun.

“Kami melihat mereka sebagai atlet dan tamu kehormatan. Tugas kami adalah memberikan pelayanan terbaik dalam hal kenyamanan, akomodasi, dan keamanan,” kata Atthakorn Sirilatthayakorn.

Menurutnya, para atlet memahami nilai-nilai sportivitas dan datang sebagai profesional untuk bertanding di SEA Games 2025 yang digelar di Thailand.

“Tugas mereka adalah berkompetisi, dan tugas Thailand adalah memastikan keamanan bagi semua negara secara setara,” tambahnya.

Atthakorn mengonfirmasi ada sekitar 300 atlet dan ofisial yang menarik diri dari keikutsertaan, namun menolak mengomentari kesiapan negara lain.

Ia menegaskan pemerintah Thailand tetap fokus menyelesaikan seluruh persiapan sebagai tuan rumah.

“Thailand melakukan yang terbaik dari sisi kami. Seluruh langkah pengamanan diterapkan secara setara, berkoordinasi dengan kepolisian dan Otoritas Olahraga Thailand. Akomodasi juga telah disiapkan sesuai kebutuhan setiap cabang olahraga,” katanya.

Menjawab pertanyaan mengenai imbauan agar atlet tidak membuat pernyataan simbolik terkait sengketa perbatasan, Atthakorn mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut dapat dipahami, namun mengingatkan politik tidak boleh dibawa ke olahraga.

Terkait larangan perekaman atau unggahan bernuansa politik oleh atlet, ia menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hal tersebut sepenuhnya.

“Kami tidak bisa melarang masyarakat Thailand melakukan hal itu, dan kami juga tidak bisa melarang mereka,” ujarnya.

(ant/nad)