Skandal Naturalisasi Mantan Lawan Megawati Hangestri Terbongkar: Palsukan Dokumen, Nasib Atlet Kini Terkatung-katung

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan lawan Megawati Hangestri kembali terseret dalam kasus skandal naturalisasi, usai pihak federasi dikabarkan telah melakukan pemalsuan dokumen.

Saat ini jagat voli Asia tengah diguncang kabar kurang sedap usai Federasi Voli Jepang dikabarkan melakukan pemalsuan dokumen saat menaturalisasi Alyja Daphne Santiago atau Jaja Santiago alias Sachi Minowa.

Jaja Santiago atau Sachi Minowa sebelumnya merupakan pemain asal Filipina dan sempat beberapa kali melawan Timnas Voli Putri Indonesia di ajang SEA Games.

Nama Jaja Santiago kembali terseret setelah media Jepang, Nikkan Sports merilis artikel berita yang mengatakan bahwa mantan petinggi Federasi Bola Voli Jepang (JVA) telah melakukan pemalsuan dokumen proses naturalisasi mantan rival Megawati Hangestri di SEA Games tersebut.

Polemik yang melibatkan JVA ini mengungkap sejumlah fakta baru setelah sebelumnya kasus ini sempat mencuat ke publik. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa dokumen yang disebut-sebut telah dibatalkan justru tetap diajukan kepada pihak berwenang, sehingga memperpanjang polemik yang ada.

Dokumen yang dipermasalahkan berupa surat rekomendasi yang berkaitan dengan proses pengajuan kewarganegaraan Jepang bagi seorang pemain voli putri. 

Awalnya, dokumen tersebut diklaim tidak pernah diajukan setelah pihak klub menyatakan keberatan. Namun, fakta terbaru mengungkap bahwa surat tersebut tetap dibuat dan diserahkan ke kantor hukum setempat pada 12 Juni 2024 tanpa persetujuan resmi.

Dalam isi dokumen, disebutkan bahwa sang atlet melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai bagian dari tugas resmi untuk meningkatkan kemampuan teknik. Pernyataan ini bertujuan untuk memenuhi syarat menetap selama beberapa tahun di Jepang dalam proses naturalisasi. 

Padahal kenyataannya, pemain tersebut diketahui kembali ke negara asalnya selama masa jeda kompetisi sekitar setengah tahun, sehingga syarat tersebut sulit dipenuhi.

Kemudian di duga seorang staf asosiasi berupaya menyiasati kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa periode berada di luar Jepang merupakan bagian dari perjalanan dinas tim. Namun, pihak klub menolak menandatangani dokumen tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan fakta.

Meski sempat disebut telah dibatalkan, dokumen itu ternyata tetap dibuat secara diam-diam dengan mencantumkan nama asosiasi. Surat itu bahkan memuat dua tanda tangan dan menggunakan cap yang bukan cap resmi organisasi. 

Salah satu penandatangan mengakui keberadaan dokumen tersebut, sementara pihak lainnya menyebut penandatanganan dilakukan atas instruksi staf sebelum diserahkan ke kantor hukum.

Akibat pengajuan tersebut, proses naturalisasi tetap berjalan dan atlet tersebut resmi memperoleh kewarganegaraan Jepang pada 17 Juni 2024. Namun, sekitar setahun kemudian, dugaan pemalsuan dokumen itu terungkap ke publik. Seorang pejabat yang terlibat sebelumnya telah menerima sanksi berupa teguran.

Kemudian Federasi Bola Voli Jepang akhirnya merilis pernyataan resmi pada Rabu (18/3/2026), di mana mengakui bahwa keberadaan dokumen tersebut baru diketahui oleh organisasi dan tidak termasuk dalam laporan investigasi pihak ketiga sebelumnya. 

Mereka juga menegaskan bahwa dokumen tersebut dibuat tanpa instruksi maupun persetujuan pimpinan, termasuk ketua JVA.

Federasi menyebut tindakan tersebut sebagai hal yang sangat disayangkan, terutama karena dokumen itu mengandung informasi yang tidak sesuai fakta. Selain itu, mereka mengakui bahwa tidak ada proses verifikasi internal terhadap isi dokumen tersebut.

Selain itu PBVSI-nya Jepang menilai bahwa celah dalam sistem memungkinkan dokumen tidak sah dibuat tanpa pengawasan yang memadai.

Di sisi lain, atlet yang bersangkutan juga menghadapi kendala tambahan akibat perubahan regulasi internasional terkait status federasi negara yang diwakili atlet. 

Meskipun telah memperoleh kewarganegaraan Jepang, namun ia belum dapat didaftarkan sebagai pemain Timnas Voli Jepang dan kini berada dalam situasi yang disebut sebagai “representative refugee,” yakni atlet tanpa kejelasan status representasi negara.

Sebagai langkah lanjutan, asosiasi menyatakan komitmennya untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Kemudian mereka juga berencana memperkuat sistem tata kelola organisasi guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

(nad)