Tak Main-main, Bawaslu Bakal Tegas Terhadap Parpol yang Gunakan SARA dan Politik Identitas

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tak main-main terhadap partai politik (Parpol) yang ingin menggunakan politik identitas dan SARA. 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang ditayangkan VIVA, pada hari Sabtu (18/2/2023). 

Bahkan dia sangat menyesalkan pernyataan partai politik yang ingin menggunakan politik identitas. 

Sebab, menurutnya, politik identitas adalah permasalahan besar saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Maka dari itu, Bawaslu bakal tegas terhadap kegiatan partai yang menggunakan politik identitas.

“Kami sejak mulai awal Bawaslu berdiri adalah lembaga yang anti terhadap politisasi SARA. Oleh sebab itu, jika ada yang menggunakan itu akan berhadapan langsung dengan Badan Pengawas Pemilu,” tegas Bagja di Jakarta pada (Jumat, (17/2/2023).

Tak hanya itu saja, selain politik identitas, Bagja mengingatkan partai politik jangan melakukan sosialisasi atau kampanye di tempat-tempat ibadah. 

Baca Juga

Partai Gelora Dorong Parliamentary Threshold 0 Persen dan Penyederhanaan Administrasi Pemilu 2029

Menurutnya, kampanye di tempat ibadah ini menjadi persoalan besar juga.

“Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B. Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain. Politisasi identitas akan mendukung politisasi SARA,” jelasnya.

Di samping itu, dia katakan, bahwa menurut UU Pemilu juga sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA atau politik identitas sebagai sarana alat mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri, dilarang UU. 

Maka dari itu, ia memerintahkan Bawaslu bisa memberi teguran atau peringatan jika ditemukan hal itu.

“Saya rasa teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan, bahwa yang begitu enggak boleh atau dilarang Undang-Undang. Kami akan berikan sanksi. Pertama tentu teguran kepada yang bersangkutan, kami harapan tidak melakukan hal tersebut kembali,” ungkapnya. (viva/aag)