Protes Penutupan Simpang Lima Gumul , Pedagang Bakar Rombong

Kediri, Jawa Timur - Penutupan kawasan wisata Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, selama pandemi Covid-19 menuai protes. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di area tersebut berunjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, pada Kamis (14/10/2021). 

Pedagang menuntut pembukaan tempat wisata ikonik tersebut, agar mereka bisa berjualan kembali. Sebab, selama hampir dua tahun ditutup, mereka terpaksa ikut mengemasi lapak daganganya.

Ayu, salah satu pedagang yang ikut berdemo meminta kalangan wakil rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib pedagang. Sebab, dari pertemuan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri sebelumnya, belum ada kepastian waktu untuk membuka kembali kawasan SLG. 

"Tuntutannya hanya satu, buka saja Monumen SLG, biar kami bisa makan. Sudah dua tahun, sejak Covid-19 sampai sekarang kami tidak bisa berjualan," keluh Ayu. 

Dalam aksi unjuk rasa ini, pedagang membawa berbagai poster yang berisi tuntutan dan kecaman terhadap pemerintah. Salah satu isi poster tersebut. "Pak Jokowi, PKL hanya ingin berdagang untuk menyambung hidup, bukan untuk kaya". Kemudian mereka juga berpantun. "Cendol dawet 500 an, aturan ruwet, PKL SLG turun ke jalan".

Setelah berorasi, perwakilan pedagang akhirnya diizinkan masuk ke Gedung DPRD untuk beraudiensi. Tetapi karena pertemuan dianggap tidak membuahkan hasil, mereka akhirnya meluapkan kekecewaan dengan membakar rombong pentol dan sempol.

Pedagang bermaksud melanjutkan aksi unjuk rasa ke Pendopo Kabupaten Kediri untuk menemui Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Mereka akan mengadukan nasibnya kepada Bupati. 

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Kediri Mamik Amiyati mengatakan, penutupan kawasan SLG karena pembatasan mobilitas warga selama Pandemi Covid-19. Adanya keluhan dari pedagang tersebut, Pemkab Kediri bersama instansi terkait akan melakukan kajian untuk membuka kembali SLG. 

"Pastinya kawasan SLG akan kita buka. Tetapi, kami harus melakukan kajian dengan instansi terkait," kata Mamik Amiyati.

Pembukaan SLG, imbuh Mamik dengan pertimbangan SLG memiliki akses banyak pintu dan banyak orang yang berdagang. Sedangkan orang-orang yang masuk sulit dideteksi apakah sudah divaksin atau belum, karena tidak bisa dilakukan pengecekan. Sehingga Pemkab Kediri harus melakukan penataan terlebih dahulu.