Ramai-ramai Partai Buruh Geruduk Kantor DPR, Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

“DPR ini sebenarnya mewakili siapa? Mewakili rakyat kecil atau milik modal?” Gugat Said Iqbal.

Selain dua isu di atas, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Termasuk meminta dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara dan copot Dirjen Pajak. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya.  Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” ujarnya.

“Kami mendesak dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara dan copot Dirjen Pajak,” tegasnya. (aag)