Sumenep Dapat Penghargaan UHC 2023, Achmad Fauzi: Jalan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Hari ini, Selasa (14/3), Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Diwakili Bupati Sumenep Achmad Fauzi, penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Sudiman, Jakarta, Selasa (14/3). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Usai penghargaan, Bupati Achmad Fauzi menyatakan, penyematan status UHC di Kabupaten Sumenep merupakan pencapaian yang luar biasa. Menurut Fauzi, penerapan UHC di Kabupaten Sumenep dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat. 

“Jika kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka dengan sendirinya taraf hidup juga semakin lebih baik,” kata Fauzi melalui keterangan tertulisnya. 

Ke depan, Fauzi memastikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama terkait Universal Health Coverage. 

Selain itu, Fauzi juga menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan mudah mengakses UHC. 

Baca Juga

Menkes Budi Gunadi Sadikin Ajak Dokter Indonesia Perkuat Kolaborasi Internasional di Bidang Neurologi

Seperti diketahui, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau.

UHC sendiri mengandung dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Karenanya, penerapan UHC di Kabupaten Sumenep memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya, hanya perlu menunjukkan identitas kependudukan.