DPR: Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor Daripada Penyerapan Panen Raya

Karena itu, Akmal menegaskan fraksinya di DPR menolak tegas rencana impor beras 2 juta ton yang dinilai telah mencederai nilai dan semangat petani dalam berproduksi. Dia bertanya? Ada apa dengan keputusan bulog dan lembaga lain yang cendrung mendukung kebijakan importasi.

"Kita (PKS) sudah jelas ya menolak keras impor. Apalagi angkanya tidak masuk akal (2 juta ton). Terlebih bulan Maret dam April ini memasuki puncak panen. Ini ada apa? Jangan selalu mempertimbangkan konsumen tapi petani merugi," jelasnya.

Sebagaimana diketahui bersama, rencana impor beras menguat setelah Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menugaskan perum Bulog untuk segera melakukan impor dalam memenuhi cadangan beras pemerintah. Sampai saat ini, penolakan impor terus berdatangan dari sejumlah kalangan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI, Henry Saragih menilai keputusan pemerintah impor beras 2 juta ton tahun ini tidak tepat dan merugikan petani. 

Pasalnya, keputusan impor tersebut diambil justru saat panen raya sedang berlangsung

"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani," katanya. (aag)