Muhammadiyah dan NU "Kompak" Sebut Kemenag Milik Semua

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua, bukan dikuasai atau hadiah bagi satu kelompok saja. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama.

Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan itu disampaikan Menag saat Webinar beberapa hari lalu.

"Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan," ujar Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah dari Jakarta.

Haedar mengatakan bahwa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Mestinya, segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara.

(Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Dok.ANTARA)

Namun, kata dia, masih ada saja yang belum beranjak "akil-balig" dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

"Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua," kata dia.

Ia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.

"Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," kata dia mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu.

Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

"Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara," kata dia.

Maka dari itu, ia mengajak semua orang untuk memunculkan jiwa kenegarawanan dalam berbangsa dan bernegara dengan meruntuhkan segala kesombongan diri di atas otoritas Sang Pencipta.

"Sebaliknya, mesti dieliminasi segala wujud nafsu duniawi yang melampaui batas. Nabi mengingatkan, jika manusia diberi satu gunung emas, dia akan meminta gunung yang kedua, setelah diberi yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Hanya kematian yang memutus nafsu keserakahan itu," katanya.

Hadiah Bagi Semua

Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama. "Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," ujar Helmy.

(Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, dok ANTARA)

Menurut Helmy, NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus. Bahkan, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," kata dia.

Pada dasarnya, kata dia, semua elemen sejarah bangsa punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan yang dibalut Bhinneka Tunggal Ika.

Helmy menjelaskan prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," katanya. (ant/ito)
​​​​​​