Antisipasi Covid-19 Gelombang III, Pemda Kotim Diminta Waspada

Kotawaringin Timur, Kalteng - Meski secara umum kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus melandai, namun hal ini jangan membuat pemerintah daerah melonggarkan penerapan protokol kesehatan.  Justru sebaliknya, Pemkab mesti semakin ketat dalam menerapkan Perda Prokes, apalagi adanya ancaman datangnya gelombang ke 3 Covid-19.

"Banyak para pakar epidemiologi memprediksi bahwa indonesia akan menghadapi gelombang ke 3 covid-19 diakhir tahun ini," ungkap anggota DPRD Kotim dari fraksi Partai Golkar, Riskon Febyansyah, Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, jika melihat perkembangan di beberapa negara baik di Eropa maupun Asia, grafik penyebaran Covid-19 jenis baru mulai mengalami lonjakan dari sebelumnya yang sudah melandai. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan grafik covid-19 dibeberapa negara, diantaranya seperti persentase partisipasi vaksin Covid-19 yang belum maksimal, abainya masyarakat dengan 3M, serta masih tingginya intensitas keluar masuk orang di suatu wilayah.

"Apa yang terjadi di beberapa negara terkait tingginya lonjakan covid 19 bisa menjadi pelajaran bagi semua daerah di Indonesia bahwa gelombang ke-3 covid 19 bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di indonesia seperti tahun lalu," tegas Riskon.

Hal ini, sambungnya lagi, perlu menjadi perhatian bersama bagi pemerintah daerah agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kotim.

"Salah satunya yaitu dengan  menjalankan Perda Protokol Kesehatan yang sudah disyahkan beberapa waktu yang lalu secara ketat. Perda (prokes) itu jangan dianggap enteng dan dipakai pada saat pandemi saja," ucapnya.

Masyarakat Kotim tentunya tetap bisa menjalankan aktifitas sosial dan ekonominya, tapi juga harus menjaga pintu keluar dan masuk di wilayah kabupaten Kotim sesuai regulasi yang berlaku. 

Perda Prokes itu wajib diterapkan oleh pemerintah daerah agar kejadian seperti tahun lalu yaitu terjadinya lonjakan pasien Covid-19 di Kotim tidak terulang kembali. 

"Apabila terulang kembali lonjakan Covid-19, maka akan banyak program pembangunan yang kembali tidak dapat dilakukan dikarenakan pendanaannya ditarik untuk penanganan Covid-19," sebutnya. (DIDI SYACHWANI/ito)