Ukraina Tolak Referendum Damai yang Disarankan oleh Prabowo Subianto 

Jakarta, tvOnenews.com - Pihak Ukraina akhirnya angkat bicara soal referendum yang disarankan oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto soal mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Vasyl Hamianin dalam keterangan menyebutkan bahwa referendum damai tidak mungkin dilakukan lantaran wilayah tersebut telah diakui dunia bahwa itu adalah wilayah Ukraina, bukan Rusia.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," ujarnya, Senin (5/6/2023).

Terlebih, setelah Rusia melakukan agresi dengan menduduki wilayah Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson.

Meski begitu, Vasyl memaklumi masukan yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Sebab, Indonesia pernah mengalami konflik serupa.

Baca Juga

Prabowo Gelar Ratas di Istana Siang Ini, Airlangga Sebut Bahas Ekonomi

Oleh karena itu, Ukraina lebih memilih langkah penarikan pasukan Rusia di wilayah Ukraina. Lantaran wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh Rusia merupakan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dan genosida.

"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," tegasnya.

"Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil. Sekarang, Rusia sedang mencoba segala cara untuk menghancurkan serangan balik Ukraina," pungkas dia.

Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Vasyl Hamianin (Tangkapan Layar)

Sehingga, gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia di wilayah Ukraina hanya akan memberikan kesempatan kepada Rusia untuk mengulur waktu, dan menyusun kembali pasukannya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina, di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6/2023). 

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo. 

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian. 

Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. 

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. 

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. (agr)