Sadis! ODGJ di Banten Dibakar Anak-anak, KemenPPPA Pantau Proses Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyoroti kasus pembakaran seorang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang dilakukan oleh empat orang anak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar mengatakan bahwa pihaknya mengawal proses hukum kasus tersebut.

"KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan APH dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat untuk mengawal proses hukum dan kondisi psikis anak selama menjalani proses hukum,” tutur Nahar, Selasa (20/6/2023).

Nahar mengaku menyayangkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak-anak. Meski begitu, Nahar menyebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah setempat yang mengampu isu perlindungan anak.

Hal ini untuk memastikan keadilan ditegakkan dengan menerapkan sistem peradilan yang berperspektif pada anak.

Baca Juga

Adegan Dramatis yang Menegangkan, Viral Pegawai Minimarket Tahan Pintu saat Digedor Pria Diduga ODGJ

“Kami menyayangkan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian pada ODGJ di Lebak, Provinsi Banten yang dilakukan oleh anak-anak. Di usia anak, harusnya mereka bisa lebih fokus mengenyam pendidikan dan bermain sesuai dengan perkembangan usianya," tutur Nahar, Selasa (20/6/2023).

"Jangan sampai proses hukum yang berlangsung merampas hak anak belajar dan merenggut masa depan mereka," tambahnya.

Nahar menjelaskan dari hasil koordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Banten telah dilakukan upaya pendampingan dalam proses pengisian Berita Acara Pidana (BAP) terhadap empat anak pelaku.

Dari hasil penyelidikan, empat anak tersebut masing-masing memiliki peran dalam proses penganiayaan berat ODGJ diantaranya memukuli, mengambil bensin, menyiram bensin dan membakar korban, serta menaburi pasir di muka korban yang sudah terbakar.

Diketahui, dua orang dari keempat pelaku telah putus sekolah karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, sedangkan dua lainnya masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.

“KemenPPPA akan terus memantau proses hukum kasus ini. Pendampingan akan terus diberikan agar proses peradilan dilaksanakan dengan mengedepankan perspektif hak anak, mulai dari proses penyelidikan pelaku hingga proses persidangan," kata Nahar.

"Saat ini anak juga telah didampingi oleh advokat yang bekerja sama dengan UPTD PPA Lebak,” lanjutnya