Aksi Prajurit TNI Geruduk Polres Medan Dinilai Sebagai Intimidasi dan Merusak Proses Hukum

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa, dalam konteks ini, harusnya oknum anggota TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan mengajukan keberatan dan complaint nya ke lembaga tersebut secara formal dan individual. 

Bukan dengan beramai-ramai mendatangi Mapolrestabes Medan.

"Segala apapun bentuk intimidasi dan ancaman dalam proses hukum, tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, kejadian di Mapolrestabes Medan harus dievaluasi dan diberikan sanksi hukuman oleh pimpinan TNI disana, karena tindakan itu melanggar undang-undang dan disiplin militer.

Evaluasi dan penghukuman terhadap mereka akan memberi kepastian terhadap tidak berulangnya kejadian-kejadian seperti itu lagi.

Diketahui, pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan. 

Baca Juga

Tubuh Penuh Luka Bacokan, Seorang Remaja di Deli Serdang Diduga Jadi Korban Tawuran hingga Tewas

Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. 

Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut.

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Al Araf (Ketua Centra Initiative); Ghufron Mabruri (Direktur Eksektutif Imparsial); Wahyudi Djafar (Direktur Elsam); Julius Ibrani ( Ketua PBHI Nasional) Ferry Kusuma (Forum De Facto).(rpi/muu)