Polemik Proyek Kereta Cepat Memanas! Rocky Gerung: Buru-buru Pamer 'Prestasi'

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik proyek Kereta Cepat memanas, hal ini lantaran menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Bahkan, proyek ini tak terlepas dari mata akademisi Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyebutkan bahwa dari awal perencanaan kereta cepat ini sudah berantakan, banyak biaya yang harus dikeluarkan, hingga mengakibatkan inefisiensi.

“Memang itu yang diakibatkan oleh awut-awutannya perencanaan, yang sebetulnya bisa dihemat dari awal. Bahkan, ini proyek untuk buru-buru pamer prestasi,” tutur Rocky Gerung seperti yang dikutip kanal YouTube pribadinya, Senin (14/8/2023)

"Tetapi pada nyatanya anggaran negara tidak mampu menyokong pembangunan kereta cepat ini. Karena, APBN adalah batas dari ambisi terselesaikannya sebuah proyek di Indonesia," sambungnya. 

Bahkan dia sebutkan, salah satu faktor utama anggaran pendidikan, pertahanan dan lain lain di gerogoti karena terpakai untuk mensubsidi tarif maupun penyertaan modal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

"Terlalu fokus dengan memamerkan sebuah karya, hingga lupa, bahwa pemerintah juga masih harus membayar hutang perusahaan hingga ratusan juta akibat proyek ini," pungkas Rocky Gerung.

Seharusnya, dia katakan, semakin canggih teknologi yang dibuat, maka semakin hemat pengeluaran anggaran negara. Akan tetapi, pada nyatanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung malah membuat pengeluaran anggaran negara semakin membengkak. 

"Hal ini disebabkan oleh ketidak tepat sasaran proyek pembangunan kereta cepat ini. Bukan kita anti teknologi tinggi, tapi kapan teknologi tinggi itu diperlukan, dan diperlukan oleh siapa. Kan selalu pertanyaan teknologi berapa dana nya dan untuk kepentingan siapa itu. Padahal kita, rakyat Indonesia itu masih memerlukan gojek, angkutan desa yang berantakan. (Sehingga) kemewahan itu tidak dipertontonkan hanya untuk ambisi,” bebernya

Satu poin yang sangat penting dan perlu digaris bawahi, dia katakan adalah, jangan terlalu tergila gila dengan memamerkan sebuah teknologi yang memakan banyak biaya. 

Namun, lupa bahwa teknologi yang dibuat pada masa sekarang lambat laun akan dilupakan oleh masyarakat karena akan ada teknologi baru. Oleh karena itu, jangan menghamburkan banyak uang bahkan sampai menggerogoti anggaran lain demi terlaksananya proyek besar ini. 

"Seharusnya, utamakan pembuatan perencanaan pembangunan yang matang dan sempurna, sehingga pada saat eksekusi tidak menyimpang dan menimbulkan inefisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, PKS tegas menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) meskipun tahap pembangunan sudah selesai.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina menyebut proyek KCJB berpotensi tidak memiliki manfaat.

“Fraksi PKS menilai proyek KCJB ini berpotensi tidak bermanfaat sebagaimana proyek infrastruktur lain yang sudah selesai dibangun tapi tidak bermanfaat (sepi dan tidak beroperasi) seperti Bandara Ngloram di Blora, atau Bandara Kertajati di Majalengka,” kata Nevi dalam keterangannya dikutip Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan sejak 2021 Fraksi PKS konsisten menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) KCJB. Bahkan, pihaknya sudah tiga kali memberikan penolakan itu dalam rapat Komisi VI DPR.

“Yaitu tahun 2021 (PMN sebesar Rp7 Triliun), tahun 2022 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun), dan tahun 2023 (PMN sebesar Rp4,1 Triliun),” ungkap Nevi.

Dia menambahkan pada Agustus 2022, Fraksi PKS juga pernah mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) hak angket terhadap pembangunan KCJB.

Alasannya karena proyek tersebut mengalami beberapa masalah sehingga harus dilakukan pendalaman lebih dahulu.

“Karena Fraksi PKS memandang, proyek kereta cepat mengalami sejumlah masalah dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga kita perlu untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini,” pungkas Nevi.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga melempar kritik terhadap KCJB. Dia mengaku kesal lantaran perencanaan stasiun KCJB tidak tertata.

Diketahui, proyek yang akan diresmikan pemerintah pada 18 Agustus 2023 itu belum mempunyai akses jalan bagi penumpangnya.

Kartika juga mengaku heran dengan pola pilir manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) ketika menyusun perencanaan stasiun KCJB di Karawang dan Padalarang.

Pasalnya, pembangunan jalan bagi akses penumpang belum selesai. Padahal kereta peluru akan segera beroperasi. (annisa/aag)