Imparsial Soroti Wacana MA Libatkan TNI Pada Pengamanan Pengadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana Mahkamah Agung (MA) terkait pengamanan untuk seluruh untuk seluruh pengadilan di Indonesia dilakukan oleh TNI menuai sorotan Peneliti Senior Imparsial Al Araf. 

Al Araf mengatakan wacana MA itu untuk melibatkan TNI dalam pengamanan untuk seluruh pengadilan di Indonesia dinilai bermasalah. 

Pasalnya, ia emandang bahwa pelibatan militer dalam pengamanan pengadilan di seluruh Indonesia tidak memiliki urgensi, bahkan terbilang berlebihan. 

"Apalagi jika alasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Plt. Sekretaris MA, Sugiyanto, yaitu untuk menghindari konflik kepentingan dengan Polri, maka hal ini justru akan menyeret-nyeret institusi TNI dalam konflik kepentingan tersebut karena TNI juga memiiki kepentingan dengan Mahkamah Agung melalui Peradilan Militer. Pengamanan pengadilan oleh TNI tentu tidak menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris MA tersebut," kata Al Araf dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Al Araf menuturkan pengamanan pengadilan oleh TNI justru akan menciptakan atmosfer yang Intimidatif, mengancam integritas proses penegakan hukum, serta menghambat akses masyarakat terhadap keadilan akuntabel dan transparan. 

Menurutnya lembaga pengadilan harus jauh dari kesan intimidatif agar rakyat dapat secara leluasa mencari dan mengupayakan keadilan bagi mereka. 

Baca Juga

Pilot dan Kopilot Gugur Ditembak KKB, Jenderal Maruli Simanjuntak: Kami Tunggu Perintah Mabes TNI

Tak hanya itu, ia menilai pengamanan pengadilan oleh TNI justru dapat mengubah proses hukum menjadi pengalaman yang menakutkan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara. 

"Kami memandang bahwa penegakan hukum dan keamanan pengadilan adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum yang secara eksklusif harus dilakukan oleh lembaga yang sudah memiliki tugas dan wewenang di bidangnya, seperti satuan pengamanan khusus dan kepolisian," ungkap Al Araf. 

"Pengamanan pengadilan oleh TNI harus dihindari untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia selama proses penegakan hukum," sambungnya. 

Al Araf menjelaskan pengamanan pengadilan oleh TNI tidaklah termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 dan 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

Kata Al Araf jika pengamanan pengadilan oleh TNI dijalankan dalam rangka tugas pokok terkait operasi militer selain perang, seharusnya hal tersebut didasarkan pada keputusan politik negara yaitu Pasal 7 ayat 3 UU TNI), bukan keputusan MA. 

"Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dengan DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR yakni Penjelasan Pasal 5 UU TNI," kata Al Araf. 

"Dengan demikian, wacana MA untuk melibatkan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia bertentangan dengan UU TNI dan mengganggu profesionalitas TNI karena menarik jauh TNI ke dalam tugas-tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya," sambungnya. (raa/aag)