KSP Moeldoko sebut Ada Warga Tertipu Membeli Lahan di Rempang

Bali, tvOnenews.com - Konflik Rempang masih menuai respons dari beberapa tokoh elite politik. Satu di antarnya yang merespons, yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 

Moeldoko menyebutkan, soal kericuhan di Rempang terkait konflik lahan sudah ditangani pemerintah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).  Bahkan, dia menyebutkan pihaknya telah menemukan sebagian warga yang tertipu dan salah membeli lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepri.

Jadi, untuk menyelesaikan kericuhan itu, ada dua tahap yang dilakukan. Salah satunya menyelesaikan dengan yudisial dan melakukan pendekakatan-pendekatan non yudisial.

"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan non yudisial," kata Moeldoko, usai meninjau Pelabuhan Sanur, di Denpasar Selatan, Jumat (22/9/2023).

"Karena ternyata, banyak ditemukan dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli lahan, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan," sambungnya menuturkan.

Jadi, menurutnya, masyarakat yang memang salah membeli lahan atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. 

Baca Juga

Polisi Tetapkan Lima Tersangka Kasus Blackout Batam dan Kepulauan Bintan

"Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual," kata Moeldoko. 

Masih lanjut Moeldoko menjelaskan, memang ada yang memaksa dengan melakukan perlawanan memakai massa. Moeldoko mengimbau agar hal tersebut tidak perlu dilakukan.

"Yang kedua memang ada yang maksa dengan perlawanan, bisa kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya. Saya himbau untuk tidak perlu itu. Tidak perlu, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar," kata Moeldoko.

Pihaknya juga membenarkan, memang dalam soal Rempang ada komunikasi yang kurang tepat atau tidak ada komunikasi lebih awal sehingga masyarakat taunya ada pembebasan lahan.

"Memang kita sering begitu (komunikasi kurang tepat). Kita, sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat mungkin kok tau-tau ada kegiatan begini dan seterusnya," kata Moeldoko. 

"Ini memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah tetapi sering praktik di lapangannya tidak seperti itu," sambungnya menjelaskan.(awt/aag)