Jika Investasi Besar-besaran China di Pulau Rempang Gagal, Indonesia Bakal Alami Kerugian Besar Ini ...

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang disebut akan berakhir dengan happy ending. 

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio saat merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal polemik di Pulau Rempang.

Pasalnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

Hal tersebut diungkap Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (25/9/2023).

^{Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang rencananya akan dibangun kawasan Rempang Eco City. (Ist)}

Menanggapi sikap presiden tersebut, Agus menyebut bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia.

Baca Juga

Jamin Perizinan Usaha Lebih Mudah, Pemerintah Sesuaikan KBLI 2025 dengan Klaim Lebih Akurat dan Transparan

Pasalnya, kata dia, Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.

"Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macem juga hilang, opportunity costnya besar," kata Agus saat dihubungi, Selasa (26/9/2023).

Tak hanya itu, Agus menyebut apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.

"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada nggak studi soal antropologinya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," katanya.

Agus pun melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya.

"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria," ujar dia.

Namun, bagi Agus, untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah. Karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang.