Sindir Proyek Strategis Nasional Titipan Kanan Kiri, Jokowi Tantang Anies: Tunjuk Aja!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Jokowi menantang Anies Baswedan untuk menunjuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap jadi titipan kanan kiri. 

Hal ini dilakukan Presiden Jokowi, karena Bacapres koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menuding bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap jadi titipan kanan kiri.

"Ya ditunjuk, ya ditunjuk saja. Proyek yang mana? yang nitip siapa? oke," pungkas Presiden Jokowi kepada awak media saat acara Istana Berbatik, Minggu (2/10/2023). 

Memang sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyinggung kembali soal acara Mata Najwa yang meminta para kandidat capres, berdiri di hadapan cermin untuk berkaca. 

Menurutnya, setiap pemimpin memang harus berkaca, kinerja apa saja yang sudah dilakukan.

"Ya, saya teringat ketika acara Najwa untuk berkaca, itu maknanya sangat dalam. Ya termasuk juga di dalam menampilkan kinerja setiap pemimpin itu modal kaca itu sangat penting," kata Hasto kepada di sela Rakernas PDIP di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). 

Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh soal Anies yang mengkritik PSN. "Jadi kami hanya memaknakan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menghadiri acara Rakornas 1 Partai Masyumi pada Sabtu, 30 September 2023. Dalam kesempatan itu, Anies mengatakan kebijakan tak berkeadilan terjadi karena penyelenggaraannya tidak dikelola secara baik dan benar oleh pemerintah.

Lantas, Anies menyinggung soal PSN tang berpotensi adanya campur tangan 'kanan-kiri', apabila tidak disusun secara transparan dan melibatkan unsur politik.

"Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu prioritas. Ketika tata kelola tidak dikelola dengan baik dan benar ruang muncul kebijakan yang tidak berkeadilan," jelas eks Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Bahkan, dia juga menilai secara substansi PSN itu baik dan bermanfaat bagi masyarakat bila disusun secara transparan. Namun, jadi persoalan bila penyusunan PSN tersebut tidak dilakukan secara terbuka.

"Kita sering saksikan kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar yang muncul. Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang Proyek Strategis Nasional, saya sampaikan PSN secara substansi baik-baik saja, problemnya yang sering dialami adalah bagaimana PSN itu disusun," ujar Anies.

Anies menuturkan dalam penyusunan PSN, transparansi bisa dilakukan dengan cara melibatkan publik sesuai Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta sesuai dengan amanat konstitusi.

"Turunannya kemudian PSN, merujuk ke sana, tetapi itu kalau tidak dikendalikan dengan baik, PSN itu kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk yang tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," tutur Anies. (aag)