Jimly Ungkap Kebohongan Ketua MK Anwar Usman Usai Sidang Kode Etik 3 Hakim, Putusan MK No 90 Bisa Diubah?

Dalam putusan itu, MK memperbolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada.

"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu nomor 182 tambahan lembaran negara nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).

Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman pada Jumat 3 November. Pemeriksaan itu menjadi yang kedua kalinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 90 Bisa Diubah

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengaku mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sorotan masyarakat sehingga dibentuk MKMK.

Baca Juga

Fasilitas Rampung, Kepala OIKN Pastikan Wapres Gibran Bisa Mulai Berkantor di IKN Tahun Ini

Hanya, ujar Jimly, keputusan itu perlu keyakinan yang kuat. Salah satunya harus didasari pelapor mesti meyakinkan dirinya bersama dua anggota MKMK lainnya yaitu Bintan Siregar dan Wahiduddin Adams.(bwo/muu)