Ini Jawaban Surat Supervisi KPK kepada Polda Metro Jaya Terkait Penanganan Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengaku telah menerima balasan surat supervisi dari KPK RI terkait penanganan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ditrektur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak megatakan pihaknya menerima jawaban KPK RI terkait surat supervisi itu pada 7 November 2023.

"Untuk materi ini surat tertanggal 6 November (2023), diterima penyidik tanggal 7 November 2023," kata Ade kepada awak media, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Ade menuturkan balasan dari KPK RI itu berisikan bukan berupa persetujuan terkait materi surat supervisi yang diajukan Polda Metro Jaya.

Melainkan, kubu KPK mengirim surat terkait ajakan rapat koordinasi kepada Polda Metro Jaya terkait surat supervisi yang dilayangkan.

Baca Juga

Hari Ini Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan Sertifikat K3

"KPK RI akan menjadwalkan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan penyidik Polda Metro Jaya terkait tindak lanjut permohonan supervisi atas penanganan perkara a quo," ungkapnya.

Sikap Acuh KPK RI Tak Jawab Surat Supervisi Polda Metro Jaya Dalam Mengusut Dugaan Kasus Pemerasan Terhadap Eks Mentan SYL 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sejumlah langkah dilakukan penyidik gabungan dalam mengusut tuntas dugaan kasus pemerasan tersebut.

Langkah-langkah tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan puluhan saksi, penyitaan sejumlah barang bukti, hingga penggeledahan dua kediaman Firli Bahuri.

Tak hanya itu, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya turut melayani surat supervisi atau kerja sama kepada kubu KPK RI dalam rangka mengusut tuntas dugaan kasus pemerasan terhadap eks Mentan SYL.

Namun, sayangnya surat supervisi tersebut seperti tak ditanggapi oleh kubu KPK RI dalam upay mengusut tuntas dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinannya tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini kubu KPK RI belum memberi jawaban ke Polda Metro Jaya terkait surat supervisi itu yang telah dilayangkan sejak 11 Oktober 2023.

"Surat penyidik yang dilayangkan ke pimpinan KPK maupun Dewas terkait dengan permohonan supervisi perkara a quo sampai saat ini menunggu (jawaban) dari KPK RI," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Diketahui, surat supervisi dilayangkan Polda Metro Jaya dalam rangka mempercepat proses penyidikan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK itu.

Ade Safri menuturkan surat supervisi dimaksudkan dalam rangka proses penyidikan yang telah mendapat asistensi dari Mabes Polri itu juga diikuti oleh KPK lewat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi pada KPK agar bentuk transparansi yang terjadi.

"Juga merujuk pada surat sebelumnya meminta kepada Dewas KPK RI untuk mendorong pimpinan KPK RI segera mempercepatkan untuk mendorong menugaskan Deputi Koordinasi dan Supervisi untuk melakukan supervisi penanganan perkara yang saat ini sedang kami lakukan," kata Ade Safei kepada awak media, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

"Ini sebagai bentuk transparansi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini kami tangani," sambungnya. (raa/muu)