Aktivis 98 untuk Prabowo-Gibran Beri Pernyataan Sikap soal Isu-isu Tudingan Orba hingga KKN

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis 98 untuk Prabowo-Gibran menyatakan sikap jelang Pilpres 2024 dengan mendukung penuh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, sekaligus aktivis 98, Mangapul Silalahi mengatakan banyak pandangan miring terhadap terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Menurutnya, pandangan miring tersebut tidak lain karena Gibran ialah putra sulung Presiden Jokowi.

"Majunya Gibran juga membuat banyak pihak gerah dan marah dan tidak sedikit yang mengarahkan fitnah dan berita hoaks disampaikan hanya untuk meluapkan kemarahan serta kekecewaan juga untuk mendiskreditkan pasangan Prabowo Gibran," kata Mangapul di Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Dengan demikian, Mangapul menyatakan bahwa para aktivis 98 mesti meluruskan soal tudingan miring pasangan Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, PDIP Singgung KPK Lahir Era Megawati

Sebab, dia menyampaikan pihaknya lah yang terlibat dalam masa 1998 peralihan orde baru ke reformasi.

"Kami para aktivis 98 yang merupakan bagian dari pelaku sejarah bangsa ini khususnya di masa peralihan orde baru menuju era reformasi rasanya perlu menyampaikan beberapa hal terkait isu tersebut dimana erat kaitannya dengan masa dimana kami semua para aktivis 98 berada didalamnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Rampai Nusantara yang sekaligus aktivis 98, Mardiansyah Semar turut menyarankan sikap tegas terkait isu-isu yang menyangkut Prabowo-Gibran.

Menurut dia, Pemilu 2024 seharusnya bisa berjalan dengan baik, tanpa saling menghujat, menyebar ujaran kebencian, dan kemarahan sesama anak bangsa.

Dia lantas menyinggung pihak yang menuding Presiden Jokowi yang diduga sebagai penguasa seperti Orba.

"Pernyataan pihak-pihak tertentu terkait Neo Orde Baru merupakan sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal sehat karena di masa Presiden Jokowi justru kebebasan berpendapat diberikan ruang kepemimpinannya jauh dari sikap otoritarian," kata Mardiansyah.

Mardiansyah menegaskan dalam demokrasi tidak memungkinkan terjadinya politik dinasti, lantaran suara rakyat yang menentukan.

Dia menyampaikan nilai-nilai reformasi masih terjaga dengan baik hingga sekarang.

"Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus diperangi pemerintah Jokowi dengan sepenuh hati sehingga adanya Isu nepotisme yang mewarnai proses tahapan pilpres sungguh tidak dapat dibenarkan dan sangat diyakini ada kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya dengan maksud untuk mendiskreditkan pasangan Prabowo Gibran," tegasnya.