Seberapa Penting Pemanfaatan Pusat Data Nasional dalam Integrasi SPBE?

Jakarta, tvOnenews.com - Di era digital saat ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE ) telah menjadi bagian penting dari operasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. 

Dari membayar pajak hingga mengajukan izin, sistem ini telah merampingkan layanan pemerintah, membuatnya lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

Melalui SPBE, masyarakat sekarang akan dengan mudah membayar pajak secara online, mengakses dokumen penting, mengajukan aplikasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sipil tanpa perlu kehadiran fisik atau dokumen yang berlebihan.

Namun agar SPBE berjalan baik, maka Pusat Data harus dibangun.

Oleh karenanya pemerintah mulai membangun Pusat Data Nasional (PDN).

Baca Juga

Modus Baru Penipuan: Pelaku Bisa Turunkan Sinyal 4G ke 2G Lewat BTS Palsu

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana pemerintah kemudian bisa menjaga setelah mengumpulkan dan menyimpan serta mengelola data warga agar tetap aman transparan dan juga efisien?

Dalam program tvOne, Inspirasi Pagi, Ika Karlina Idris Associate Professor Public Policy Monash University menjelaskan, bagaimana data dikumpulkan dalam pusat data dan mengapa sangat penting dalam SPBE.

“Pertama memang kita lihat sekarang kan sudah digital semuanya dan data-data yang dikumpulkan atau layanan pemerintah tentu sudah harus berbasis elektronik atau berbasis digital,” jelas Ika. 

“Seberapa penting? Tentu penting, karena tidak mungkin lagi pemerintah misalnya mengumpulkan data-data yang sifatnya di kertas,” sambung Ika.

Oleh karenanya pusat data dan SPBE sangatlah penting.

“Idealnya memang ada portal dimana semua layanan tersebut ada di situ, nah di bawahnya tentu kalau ada rumah yang kita perlu yang misalnya di mana data bisa terintegrasi pusat data nasional,” kata Ika.

Oleh karenanya perlu ada sistem yang menghubungan jaringan tersebut.

“Jadi gini kenapa data itu dibutuhkan, pemerintah itu kan punya kewajiban pertama dia punya kewajiban memberikan layanan delivering services. Kan layanan ini di sektor kesehatan, di sektor pendidikan,” jelas Ika.

“Nah kebijakan selama ini harus ada pijakannya. Kenapa kita misalnya memfokuskan kebijakan di sektor A tapi tidak di sektor B gitu misalnya, nah harus ada argumennya ada evidence-nya ada datanya dan yang terakhir yang paling penting juga adalah mengelola resources,” sambung Ika.