GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Sandiaga Dukung Beach Club Raffi Ahmad, Menparekraf Kena Semprot Pengamat: Jangan Numpang Viral!

Buntut mendukung pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Menparekraf, Sandiaga Uno langsung dikritik pengamat kebijakan publik, bahkan menyinggung soal lingkungan
Senin, 8 Januari 2024 - 10:02 WIB
Sandiaga Dukung Beach Club Raffi Ahmad, Menparekraf Disentil Pengamat: Jangan Numpang Viral!
Sumber :
  • istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Dukungan pembangunan Beach Club Raffi Ahmad di kawasan Ekologis Karst Pantai Krakal Gunung Kidul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno jadi polemik baru. 

Pasalnya, dukungan tersebut tanpa ada kajian sosiologi, serta tanpa melihat adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Terlalu naif dan jangan numpang viral bagi seorang menteri mendukung sebuah proyek investasi yang dihasilkan dari sebuah diskusi, tanpa dilakukan terlebih dahulu tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta tanpa melihat adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," kata Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Wijanarko ke awak media, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Dia pun mempertanyakan sikap Sandiaga yang seharusnya turut mengajak Walhi dan Kementerian LHK untuk mendiskusikan bersama.

Hal itu diperlukan usai adanya temuan potensi kerusakan lingkungan yang bakal muncul jika pembangunan Beach Club Raffi Ahmad tersebut dilanjutkan. 

"Jangan berlindung dengan potensi investasi dan nama Raffi Ahmad, atau bahkan membandingkan beach club lain yang sudah berdiri dan langsung memberikan dukungan. Seharusnya Pak Sandiaga ya melakukan evaluasi juga terhadap beach club lain, dan mengajak Menteri LHK serta WALHI diskusi atas temuannya," ujarnya.

Selain mengabaikan adanya UU Nomor 32 Tahun 2009, Sandiaga juga dinilai melupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber, dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Menurutnya, lingkungan hidup di kawasan Ekologis Karst Gunung Kidul harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

"Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak melakukan pembiaran atas potensi kerusakan lingkungan dengan alasan investasi di kawasan Karst yakni turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial," katanya.

Selain itu, ia mengkritik pemerintah jangan hanya memikirkan investasi tanpa memikirkan sejumlah asas Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. 

Dia pun menilai Sandiaga melupakan sejumlah asas-asas yang wajib diperhatikan karena sudah ada dalam UU.

"Yakni seperti asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian ada asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan.

"Kemudian asas ekoregion yakni  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Dan asas keanekaragaman hayati, yaitu  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem," pungkasnya. (raa/aag)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyajikan informasi secara lengkap terkait jadwal keberangkatan krl commuter line untuk rute Jogja-Solo pada hari ini, Rabu, 11 November 2026.
Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Kepala SMPN 3 Wera mengatakan gerbang sekolah dibuka menjelang waktu Magrib usai sebelumnya siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan motor Indonesia mencapai 5,65 juta unit pada Januari-Oktober 2026, naik 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak data lengkapnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Jenderal M Yusuf, mantan Panglima ABRI, Purnawirawan TNI, mantan ajudan Kahar Muzakkar yang menjadi Pahlawan Nasional 2026.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.

Trending

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Irjen Ahrie Sonta diduga kuat melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan alat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral