Partai Buruh: Rebut Kembali Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria, Setop PHK yang Sudah Mengkhawatirkan

tvOnenews.com - Partai Buruh mentargetkan memperoleh 20-30 kursi dalam Pemilu 2024. Demikian disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dalam kampanye akbar di Pekanbaru, yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di provinsi Riau, Selasa (30/1).

“Partai Buruh optimis akan berhasil meraih kursi di Senayan. Terbukti dengan elektabilitas yang telah mencapai 4,778% berdasarkan survei internal,” ujar Said Iqbal.

Di Riau, Partai Buruh fokus untuk memenangkan 1 kursi DPR RI dengan mengusung Yoshi Erlina di Dapil Riau 1. Selain itu, partai juga berusaha mendapatkan kursi di semua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan target 2-4 kursi per kabupaten/kota.

Partai Buruh juga menegaskan komitmennya terhadap isu penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang menurut mereka telah menyebabkan kekhawatiran besar di seluruh republik akibat PHK yang marak dan pesangon yang minim.

“Partai Buruh berjanji, jika berhasil masuk Senayan, akan mempersulit PHK. PHK hanya boleh dilakukan dengan izin negara melalui Lembaga Pengadilan dan harus memberikan semua hak buruh termasuk upah dan tunjangan lain selama proses tersebut,” tegasnya. Bilamana ini dilanggar, berarti mengebiri hak buruh, maka dikenakan sanksi pidana.

Partai Buruh juga berencana meningkatkan pesangon empat kali lipat dari aturan Omnibus Law saat ini.

Baca Juga

Prabowo: Kita Akan Buat Petani, Nelayan, Buruh Makmur, Ekonomi Turun ke Rakyat

“Selanjutnya, Partai Buruh bertekad menghapus sistem outsourcing yang merupakan bentuk perbudakan modern. Bagaimana mungkin negara menjadi agen outsourcing di dalam omnibus law. Partai Buruh masuk ke Senayan, maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan,” lanjutnya.

Partai Buruh juga berkomitmen untuk memulihkan kedaulatan pangan dan reformasi agraria, membagikan 12 juta hektar tanah kepada petani. Termasuk dengan mengembalikan tanah kepada rakyat yang tanahnya dirampas.

“Perkebunan sawit dan pertambangan di Indonesia, tidak boleh merampas tanah petani dan tanah rakyat,” ujarnya.

“Partai Buruh menentang impor dalam upaya membangun kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Kami juga menolak konsep food estate dan lebih mendukung pengembangan pertanian hijau,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henri Saragih menyampaikan, bahwa Partai Buruh berkomitmen untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian di Riau, dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui lapangan pekerjaan yang diciptakan.