Pengamat Militer Minta Jangan Salah Sebut Kenaikan Pangkat Istimewa Jenderal TNI Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi, Alasannya Ternyata

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meluruskan istilah penganugerahan pangkat istimewa kepada Menhan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi menyematkan bintang empat tanda kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Prabowo Subianto di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Khairul menegaskan pemberian pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto sepenuhnya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2009.

"Di UU itu ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa, bukan kehormatan seperti yang beberapa media keliru sebutkan. Nah kenaikan pangkat istimewa atau pengangkatan pangkat istimewa itu adalah hak yang menyertai pemberian bintang jasa oleh negara," kata Khairul kepada tvOnenenews.com melalui pesan teks, Rabu (28/2/2024).

Dia menjelaskan Prabowo sebelumnya sudah memegang empat tanda kehormatan bintang militer utama.

Pertama bintang yuda dharma utama, bintang kartika eka paksi utama, bintang jalasena utama, dan bintang swa buwana paksa utama. 

Baca Juga

Kenang Pertemuan Terakhir dengan Try Sutrisno, Ustaz Adi Hidayat Ungkap Sisi Lain Mantan Wapres ke-6 RI

"Penganugerahan empat tanda kehormatan bintang militer utama pada Prabowo ini sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat istimewa kepada beliau, sesuai ketentuan UU No. 20 tahun 2009," jelasnya.

Selain itu, dia menyoroti istilah pemberian pangkat kehormatan bisa menimbulkan persepsi keliru.

Dengan demikian, dia mengoreksi bahwa pemberian pangkat kehormatan sudah tidak dikenal dalam UU No. 34 Tahun 2004.

"Penyebutan itu (pemberian pangkat kehormatan, red) tidak tepat dan bisa menimbulkan persepsi yang keliru. Pangkat kehormatan sudah tidak dikenal dalam UU No. 34 tahun 2004. Kemudian PP No. 39 tahun 2010 yang mengatur tentang administrasi prajurit TNI sebagai turunan dari UU No. 34 tahun 2004 juga sudah membatalkan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan administrasi prajurit," kata dia.

"Jadi, kalau media menyebutnya sebagai kenaikan pangkat kehormatan atau pemberian pangkat kehormatan, itu narasi yang tidak tepat. Itu adalah penganugerahan pangkat istimewa sebagai jenderal bintang 4 atau jenderal penuh," imbuhnya.(lpk)