Isu Letjen TNI Djaka Budi Utama Bakal Gantikan Dirjen Bea Cukai Askolani Santer jadi Sorotan, Kemenkeu Akhirnya Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya merespons kabar yang menyebut akan ada pergantian pejabat tinggi di dua direktorat strategis.

Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa posisi Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan segera diganti.

Nama Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama santer dikaitkan sebagai calon pengganti Dirjen Bea Cukai Askolani.

Sementara itu, posisi Dirjen Pajak yang saat ini dijabat Suryo Utomo diisukan akan dialihkan kepada Bimo Wijayanto.

Meski isu tersebut makin ramai diperbincangkan, pihak Kemenkeu belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana rotasi jabatan tersebut.

“Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro dikutip dari Antara, Senin (19/5/2025).

Baca Juga

Rumah Kontrakan akan Masuk Radar Pajak Tahun Depan, Ini Penjelasan Kemenkeu

Di sisi lain, Askolani yang menjabat Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021, memilih irit bicara soal isu pergantian dirinya. Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, ia menyatakan tidak mengetahui informasi tersebut.

“Oh, enggak tahu saya,” ujarnya singkat.

Sementara itu, jabatan Dirjen Pajak saat ini masih dipegang oleh Suryo Utomo yang mulai menjabat sejak 1 November 2019.

Dua nama yang disebut-sebut sebagai calon pengganti juga memiliki latar belakang mentereng di pemerintahan.

Letjen Djaka Budi Utama diketahui menjabat Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN), sedangkan Bimo Wijayanto pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden dan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Kinerja dua direktorat tersebut juga menjadi sorotan. Hingga Maret 2025, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp77,5 triliun, atau sekitar 25,6 persen dari target APBN.

Sementara di sektor pajak, penerimaan mengalami kenaikan dari Rp187,8 triliun pada Februari menjadi Rp322,6 triliun di bulan Maret.

Kemenkeu mencatat adanya pemulihan kinerja berkat peningkatan PPh 21 dan PPN dalam negeri. Penerapan sistem Coretax dan perbaikan administrasi perpajakan turut memperkuat tren positif tersebut.

Meski isu pergantian pejabat belum mendapat kepastian, sorotan terhadap kinerja fiskal tetap tinggi.

Rotasi jabatan strategis, jika benar terjadi, tentu akan berdampak pada arah kebijakan fiskal dan reformasi administrasi di lingkungan Kemenkeu. (ant/rpi)