DPRD Dorong Pemprov NTB Cari 'Utang' Atasi Keterbatasan APBD

Jakarta, tvOne

DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah "creative financing" atau pembiayaan kreatif dengan cara mencari suntikan atau meminjam dana melalui pihak lain, guna mengatasi terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 akibat dampak pandemi COVID-19.

"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan "creative financing". Pemprov NTB juga belum pernah melakukan pinjaman daerah, misalkan melalui BUMN yang ditugaskan negara untuk membantu pembiayaan. Kami dorong supaya APBD kita ini sehat dan bisa kembali normal," kata Ketua Komisi III yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi, di Mataram, Senin.

Ia menilai, hantaman akibat pandemi COVID19 terbilang sangat terasa dan cukup luar biasa, terutama dari sisi perekonomian daerah. Betapa tidak, APBD NTB mengalami tekanan yang bukan main.

Terlebih masih banyaknya pekerjaan rumah atau PR yang harus ditangani, di antarannya soal perda tahun jamak untuk percepatan infrastruktur jalan dengan angka yang cukup fantastis, yaitu Rp750 miliar.

Belum lagi soal kebutuhan anggaran wajib yang harus terpenuhi sekitar Rp392,1 miliar di APBD-P 2021 untuk belanja gaji/tunjangan pegawai negeri, BPJS, jamkes dan lain sebagainya. Sementara, target pendapatan daerah yang harus terealisasi sesuai target Rp5,4 triliun dengan alokasi belanja Rp5,5 triliun.

Menurut dia, untuk APBD NTB benar-benar bisa sehat, diperkirakan pinjaman yang harus diperoleh sekitar Rp1 triliun.

"Kan banyak nih yang harus dituntaskan. APBD kita tekanannya cukup kencang. Untuk itu, kami dorong Pemprov NTB melakukan creative financing," ujarnya pula.

Karena itu, anggota DPRD NTB asal Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat itu menilai, langkah pinjaman terhadap pihak luar adalah sebagai solusi dan sangat penting.

"Saya kira sangat penting, bagian cara kita beradaptasi dengan APBD kita yang bebannya cukup besar. Apalagi pendapatan kita masih seret kayak begini," katanya pula.

Anggota Banggar DPRD NTB Ruslan Turmuzi juga menyatakan hal yang sama seperti disampaikan Sambirang Ahmadi. Langkah dengan skema pinjaman menjadi salah satu solusi saat ini.

Pasalnya, dia menilai, pendapatan daerah masih sangat jauh meleset untuk membiayai kebutuhan belanja. Selain itu, realisasi pendapatan sampai saat ini hanya sebesar Rp186 miliar lebih.

"Pendapatan kita sekarang ini Rp186 miliar, tapi itu sifatnya earmark, yaitu tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah ada peruntukannya. Sementara dari pendapatan itu kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih," ujar dia pula.

Dia menyebutkan bahwa total defisit APBN perubahan mencapai Rp400 miliar lebih yang berasal dari kebutuhan belanja wajib untuk OPD sebesar Rp394 miliar lebih dan Rp11 miliar.

"Berdasarkan audit BPK kita masih defisit sebesar Rp11 miliar lebih, kemudian ditambah dengan kebutuhan belanja wajib OPD Rp394 miliar. Sehingga total keseluruhan defisit kita pada APBD perubahan ini sekitar Rp400 miliar lebih," katanya lagi.

Melihat kondisi tersebut, Ruslan pun menyarankan kepada Pemprov NTB untuk mengambil pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jika tidak, maka keuangan pemerintah daerah terancam bangkrut.

Menurut dia, ada dua cara menutupi itu. Pertama meningkatkan asumsi pendapatan. Namun, ia menilai dengan kondisi sekarang, itu sangatlah sulit dan tidak memungkinkan.

"Cara kedua yakni yang kami sarankan untuk mencari pinjaman, dan itu dibolehkan oleh undang-undang kita dalam rangka menutupi kebutuhan kita," ujarnya.

Dia menyebutkan pula besaran kebutuhan pinjaman yang realistis yakni sebesar Rp750 miliar. Angka tersebut dia sebutkan sudah termasuk untuk pembiayaan program percepatan pembangunan jalan yang sudah mulai berjalan.

"Kalau ditambah dengan kebutuhan untuk penuntasan percepatan pembangunan jalan, yang paling pas kita pinjam itu sekitar Rp750 miliar. Kalau tidak pinjam APBD kita sekarat, karena ada belanja wajib yang harus dibiayai," katanya lagi.