Minimalisir Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Pemda DIY Mulai Sosialisasikan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024

tvOnenews.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Paniradya Kaistimewan mulai menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan kepada instansi terkait.

Sosialisasi ini seiring maraknya pelanggaran dalam pemanfaatan tanah kalurahan yang dalam perkembangannya mengalami peralihan fungsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Benny Suharsono mengatakan bahwa, mulanya tanah kalurahan digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Terkini, tanah kalurahan semakin banyak diminati oleh para pengusaha sehingga terjadi tren pergeseran yang mulanya untuk pertanian menjadi non pertanian. Kemudian berimbas pada kaum marjinal.

Padahal, Gubernur beberapa kali telah mengingatkan lurah di DIY terkait hal ini. Salah satunya untuk pengentasan kemiskinan.

Dengan adanya dinamika yang ada dan perubahan nomenklatur dari desa menjadi kalurahan maka perlu disusun sebuah peraturan baru yang merombak dan menata ulang pemanfaatan tanah kalurahan yang semula mayoritas untuk pertanian.

"Maka lahirlah Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan yang disosialisasikan hari ini. Sekaligus mencabut Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa," kata Benny, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga

Buron Sepekan, Terduga Anggota Sindikat Curanmor Sidoarjo Ditangkap di Gunungkidul

Lebih lanjut, Pergub ini juga mengatur lebih detail terkait sewa tanah kalurahan yang berpihak pada kaum termajinalkan. Harapannya, tanah kalurahan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Benny menyebut, adanya peraturan mengenai pemanfaatan tanah kalurahan dapat memberikan kejelasan hukum bagi pemerintah kalurahan dan semua pihak terkait.

Hal ini mengingat beberapa pelanggaran atau penyimpangan terhadap pemanfaatan tanah desa yang telah terjadi semakin meresahkan.

"Diterbitkannya Pergub DIY yang baru ini akan ada payung hukum yang sesuai dalam penyelenggaraan pemanfaatan tanah kalurahan," ucap Benny.

Menurutnya, Pemda dan Pemkab memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah kalurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 dan 60 Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menyampaikan tentang kerangka kebijakan pertanahan. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan (SG) dan tanah kadipaten (PAG) sesuai dengan Perdais DIY Nomor 1 tahun 2027 mempunyai tujuan utama yaitu pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

"Ketiga hal inilah yang menjadi kata kunci bagaimana penggunaan pertanahan yang baik, namun yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud pertanahan disini adalah tanah kasultanan dan tanah kadipaten," ujarnya.

Lebih lanjut, selama ini yang berkaitan dengan pertanahan yang ada di DIY, hanya dianggap sekadar miliknya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang tidak membawa kemaslahatan. Padahal, sesungguhnya banyak tanah kasultanan dan tanah kadipaten ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu oleh swasta, pribadi atau pemerintahan.

"Maka pada 2024, kami (Paniradya Kaistimewan DIY) diingatkan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan HB X, bahwa tanah kasultanan dan tanah kadipaten boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tetap jangan lupa ada regulasi jangan dilanggar.
Saat ini, Paniradya Kaistimewan berusaha terus menyosialisasikan informasi tersebut. Harapannya semua masyarakat DIY mengetahui peraturan tentang pertanahan," katanya.(chm)