Andreas Berkontribusi Menurunkan Produksi Pertanian Sejak 2020

Tidak berhenti di situ, pada tahun 2021, Andreas juga meneken kontrak senilai Rp5 miliar lebih untuk pemetaan komoditas hortikultura bersama Dirjen Hortikultura Kementan. “Demikian pula di tahun berikutnya (2022), Andreas kembali ketiban dana untuk proyek yang sama,” tambah Saiful

Di tahun 2023, Andreas kembali berhasil meneken kontrak untuk proyek Swakelola Pengembangan  Lahan Pertanian Produktif bersama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Kementan. 

"Nah, inilah yang saya sebut menunjuk diri sendiri atas tudingannya sendiri. Dan itu sangat tidak bertanggungjawab. Apalagi dia membawa-bawa dalih ilmiah dan rasionalitas. Ini yang sangat lucu bagi saya," ujar dia. 

Saiful mengatakan, dengan megungkap berbagai dokumen terkait sepak terjangnya di sektor pertanian, model kritik Andreas ini merupakan motif seorang pencari kerja yang bersembunyi di balik kata-kata ilmiah. 

"Ini kan motif lama, bagaimana melemparkan kritik dengan tujuan mendapat proyek. Memanfaatkan kepakaran untuk mendapatkan keuntungan," kata Saiful.

Saiful tak ingin berkomentar banyak terkait apa motif di balik tudingan Andreas ini. Namun dia mengatakan bahwa dalam mengejar sebuah proyek, siapa pun dia, salah satu jurus yang lazim dipakai adalah melakukan kritik agar dilirik. 

Baca Juga

Melihat Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan di Banyuwangi, Ini Kesan Delegasi Argentina

"Ya itu biasalah bagi para pengejar proyek-proyek besar di lembaga pemerintahan. Dengan terlibatnya Andreas dalam begitu banyak proyek Kementan, secara langsung menjadi alat ukur bagaimana kerja Andreas yang setelah dievaluasi tidak berkontribusi apa-apa, malah dihentikan," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementan Arief Cahyono menegaskan apa yang dilakukan Andreas tidak berdampak signifikan bagi kinerja Kementan dalam upayanya mencapai target swasembada. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan Kementan dalam swasembada beras di tahun 2017, 2019 dan 2020. 

Dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), swasembada beras telah dicapai sejak tahun 2017 dan sudah tidak impor lagi.  Di tahun 2018, Indonesia tetap surplus beras 2,85 juta ton tapi muncul kebijakan untuk mengimpor beras yang kemudian menimbulkan polemik. Saat itu, secara tegas Kemenran menolak keras adanya impor. Di tahun 2019 tercatat surplus beras mencapai 2.38 juta sehingga Indonesia kembali swasembada beras.