Amien Rais hingga Faizal Assegaf Kompak Serukan Tanggal 20 Oktober Rakyat Bersatu
- IST
Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan orang yang terdiri dari para tokoh dan elemen masyarakat, menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadili. Sebab, semasa memimpin bangsa, Jokowi dianggap banyak melakukan kesalahan.
Hal itu dinyatakan dalam acara "Silaturahmi Antar Tokoh dan Elemen Perubahan Jelang 20 Oktober 2024" di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Acara itu diinisiasi oleh kritikus politik Faizal Assegaf.
"Tanggal 20 Oktober rakyat bersatu mengadili Jokowi," ujar Faizal.
Menurut dia, selama Jokowi memimpin Indonesia banyak terjadi persoalan, salah satunya disintegrasi bangsa. Faizal mengatakan, Jokowi sengaja mengkotak-kotakan masyarakat.
Walau demikian, kata dia, hal itu berakhir seiring jelang berakhirnya masa kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu.
"Dalam satu dekade anak bangsa dicerai-berai, elemen bangsa terjebak dalam kotak-kotak politik rezim Jokowi. Tapi, hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa, tokoh-tokoh yang konsisten memperjuangkan keadilan berkumpul di sini," imbuhnya.
Kesalahan Jokowi lainnya, lanjut dia, ialah mendorong keluarganya untuk menjadi pemimpin berikutnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Faizal menilai hal itu adalah wujud praktik nepotisme dari Jokowi.
"Ini adalah kesan yang kuat kepada Istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Jangan merasa superior, jangan merasa paling hebat," tuturnya.
Menurut Faizal, acara ini merupakan konsolidasi gelombang pertama. Pada tanggal 14 Oktober 2024, mereka akan berkumpul kembali dalam rangka gagasan dan tuntutan yang sama.
Selain itu, saat pelantikan presiden dan wakil baru atau seusainya, mereka juga berencana berkumpul menuntut penegak hukum seperti KPK, guna mengadili Jokowi.
"Dengan semangat ini kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi," jelas dia.
Hadir dalam konsolidasi sejumlah tokoh, yang beberapa di antaranya mantan Ketua MPR RI Amien Rais, pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan KSAL Laksmana (Purn) Slamet Soebijanto, dan eks Ketua KPK Abraham Samad. Lalu Said Didu, Anthony Budiawan, jurnalis Rahma Sarita, dr. Tifa, mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi, Roy Suryo, Alip Purnomo, dan lainnya. (ebs)
Load more