Hikmahbudhi Gelar Refleksi Akhir Tahun: Minta Pemerintah Untuk Menunda PPN 12 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Refleksi Akhir tahun yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) dengan tema "Transisi Kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo dan Catatan menuju 100 Hari Kerja" sebagai momentum untuk kembali melihat perjalanan panjang pemerintahan Indonesia, di mana banyak kejadian-kejadian yang menjadi perhatian publik.

Kegiatan tersebut yang diinisiasi oleh Ketua bidang Kajian Strategis penelitian dan pengembangan PP Hikmahbudhi Dahnan dan Buyu Handoyo selaku Ketua bidang Politik, Hukum dan HAM untuk meninjau ulang isu isu krusial yang dihadapi Bangsa dengan salah satu fokusnya hari ini adalah Kenaikan PPN 12%.

Dahnan dalam paparannya, pemerintah semestinya harus mengkaji ulang terkait kenaikan PPN 12% tersebut. 

"Mengingat dengan kenaikan PPN sangat erat kaitanya dengan masyarakat luas, maka untuk kebaikan semua pihak kami dari H untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan kenaikan PPN 12% tersebut," kata Dahnan, kepada wartawan, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, penundaan tersebut dilakukan sampai dengan keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk kenaikan PPN ini, bahwa dengan kenaikan PPN 12% akan berdampak signifikan pada pelaku-pelaku UMKM kecil dan pelaku usaha micro. 

Sementara itu, Buyu Handoyo juga menyampaikan hal serupa terkait kenaikan PPN 12%, dimana pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan dan pemberlakukan PPN 12% tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat. 

Baca Juga

Gelar Leadership Training, Hikmahbudhi Ingin Kader Jadi Katalisator Kemajuan Bangsa

"Ungkapnya kembali, kenaikan PPN 12% tersebut mengakibatkan inflasi, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terus menurus dalam periode tertentu. Sehingga perlunya pemerintah untuk mengkaji lebih dalam serta menunda sementara waktu terkait kenaikan PPN sampai ekonomi masyarakat stabil pasca pandemi," tandasnya.

"Sebaiknya pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN 12% dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," imbuhnya. (ebs)