Indonesia di Persimpangan Digital: Publikom Gama Dorong Kedaulatan Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

tvOnenews.com - Di tengah derasnya arus digitalisasi, Indonesia menghadapi paradoks besar. Yakni, menjadi bangsa yang terkoneksi, tetapi kehilangan kendali atas ruang komunikasinya sendiri. Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global – dari media sosial hingga kecerdasan buatan. 

Dalam menghadapi tantangan ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerukan perlunya ”kedaulatan komunikasi” sebagai tameng utama Indonesia di era Prabowo-Gibran. Rekomendasi strategis ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Jangan Hanya Jadi Penonton

Ketua Umum Publikom Gama Agus Sudibyo menegaskan, tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar – rentan disusupi kepentingan asing. ”Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata Agus.

Menurut Agus, arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.

Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global. 

Baca Juga

Audiensi dengan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Gemura: Anak Muda Harus Jadi Penggerak Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

”Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas Agus Sudibyo, yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. 

Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.