Cium Dugaan Kecurangan Pilkada Bungo, Penasihat Hukum Dedy-Dayat Minta Ini ke Hakim MK

Jakarta, tvOnenews.com - Gugatan hasil Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1, H Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat di Mahkamah Konstitusi memasuki tahap akhir. 

Usai sidang pembuktian lanjutan pada Senin 17 Februari 2025 lalu tim kuasa hukum Dedy-Dayat fokus menunggu hasil musyawarah majelis hakim konstitusi yang akan di putuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.

"Kami masih menunggu keputusan MK terkait gugatan kami terhadap sejumlah pelanggaran pemilu di Kabupaten Bungo yang sudah nyata disaksikan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Bungo," ujar kuasa hukum Dedy-Dayat, Dhimas pradana dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Dia menyatakan, dalam persidangan pembuktian pertama 14 Februari 2025, hakim telah melakukan musyawarah untuk meyakinkan diri mengambil tindakan pada perkara nomor 173/PHPU.BUP/XXIII/2025 bahwa hasil musyawarah mengharuskan adanya pembuktian lanjutan dimana termohon di perintahkan menghadirkan kotak suara di 5 TPS yakni TPS 6 Cadika,  TPS 1 Bedaro, Tps 2 Bedaro, TPS 1 Rantau Tipu, Tps 1 Rantau Ikil untuk menjaga kemurnian kotak suara.

"Ternyata di 5 TPS tersebut masing-masing memiliki beberapa pelanggaran yang disajikan pemohon dalam dalil-dalil permohonan termasuk narapidana yang menggunakan hak suara di TPS kediamannya," ujar Dhimas.

Dhimas juga menambahkan dalam sidang lanjutan pada tanggal 17 Februari 2025 terdapat fakta mengejutkan dimana termohon tidak dapat menjaga kemurnian kotak suara TPS 6 Cadika karena pada saat dihadirkan di mahkamah konstitusi kotak suara tersebut tidak bersegel, selanjutnya kesalahan tersebut diakui pemohon dengan membuat berita acara. 

Baca Juga

MK Perintahkan Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Istana Buka Suara soal RAPBN 2027

"Bahwa setelah kami telisik lebih dalam kami mendapatkan fakta kejadian yang sebenarnya bahwa saat Kotak Suara TPS 6 Cadika hendak dibawa ke MK, diketahui kondisinya dalam keadaan tidak tersegel," ujarnya.

Kemudian, ujarnya, atas kondisi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, PPK Rimbo Tengah diminta oleh KPU Bungo untuk menandatangani Berita Acara Nomor 1438/BA-Log/1508/2024 bertanggal Rabu, 30 November 2024 yang isinya menyatakan “kotak suara tersebut sudah tidak tersegel pada saat penyerahan dari PPK ke KPU sebelum pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan alasan karena PPK lalai, dalam kondisi tertekan dan kelelahan.

Dhimas menyatakan ketika pemohon mengkonfirmasi langsung pada dua Anggota PPK Rimbo Tengah yakni Rizkia Dwi Oktadini dan M Rudy Harianto, ternyata atas nama Rizkia Dwi Oktadimi tidak menanda tangani Berita Acara Nomor 1438/BA-Log/1508/2024 tersebut,sedangkan M.Rudy Harianto   membubuhkan tanda tangan akan tetapi memberi pernyataan bahwa kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel ketika disimpan di gudang KPU sebagaimana terkonfirmasi dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani keduanya.

Ada perbedaan tarikan tanda tangan  dalam dokumen Berita Acara PPK Rimbo Tengah dengan dokumen Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2025 dan dalam fotocopy KTP Elektronik, terdapat perbedaan yang jelas dan nyata.
Perbandingan terikan tanda tangan Rizkia  yang terdapat dalam dokumen Berita Acara PPK Rimbo Tengah dengan dokumen Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2025, terdapat perbedaan yang jelas dan nyata.

"Atas tindakan tersebut, kami meyakini bahwa guna kepentingan menutupi kecurangannya, Termohon telah berupaya merusak segel untuk merubah originalitas isi Kotak Suara TPS 6 Cadika tersebut, sehingga pada saat dibuka di persidangan Mahkamah sudah tidak lagi original," tambahnya.

Ketika di buka dan dicocokan dengan video pencoblosan eksamplar 50 lembar surat suara pada gambar paslon 02 ternyata ada 11 surat suara identik dicoblos di tempat yang sama dengan video viral.

"Selanjutnya 4 TPS lainnya dilakukan pengambilan Daftar Hadir oleh hakim mahkamah konstitusi untuk ditelisik lebih dalam apakah benar terdapat kesamaan tanda tangan," ujar Dimas.

Kemudian ketika ditanyakan mengenai hal itu,  termohon menyatakab karena TPS 1 dan 2 Bedaro ada bencana banjir maka ada beberapa yang menitip untuk ditandatangani daftar hadirnya.

"Ada juga dikatakan terdapat 2-3 lansia yang buta maka dibantu oleh KPPS untuk menandatangani daftar hadir. Ini baru 5 exsampler yang dihadirkan di persidangan hampir 400 bukti kami serahkan kepada majelis hakim panel II untuk menguatkan permohonan kami dan kesemua dapat ditonton seluruh masayarakat Bungo bahwa memang benar terjadi mal administrasi yang dilakukan KPU beserta jajarannya," tutur kuasa hukum Dedy-Dayat ini.(lkf)