Mahkamah Konstitusi

MK Ungkap Alasan Tolak Uji Materiil Warga Terdampak Karhutla

Nasional
30/10/2026 - 09:38

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil permohonan 4 warga soal dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Alasan MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Nasional
6/10/2026 - 21:06

MK resmi membacakan putusan terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mengenai syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden RIÂ Gibran Rakabuming -

MK: Hasil Gugatan Syarat Pencalonan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka Ditolak

Nasional
6/10/2026 - 21:02

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan Pilpres 2024.

Detik-detik Putusan MK Soal Persyaratan Gibran Rakabuming, Kubu Pemohon Ibaratkan Laga Final Timnas Indonesia

Nasional
6/10/2026 - 19:51

Mahkamah Konstitusi (MK) terjadwal bakal membacakan hasil putusan terkait gugatan syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada perhelatan Pilpres 2024.

MK Bacakan Putusan Gugatan Syarat Pencalonan Gibran sebagai Wapres Malam Ini

Nasional
6/10/2026 - 19:19

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan hasil putusan terkait gugatan syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada perhelatan Pilpres 2024 kemarin.

Gugatan Keabsahan Ijazah Wapres Gibran, Pakar Pertanyakan Lahirnya Pasal 'Selundupan'

Nasional
30/09/2026 - 18:26

Keabsahan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) RI pada perhelatan Pilpres 2029 masih dipertanyakan usai dinilai cacat admistrasi berupa syarat pendidikan yakni ijazah SMA.

Putusan MK Ubah Wajah Industri Asuransi di Indonesia

Nasional
26/09/2026 - 15:35

Kedua putusan tersebut menyentuh dua aspek fundamental dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis

Respons Ahli Hukum Usai Refly Harun Cs Kembali Ajukan Gugatan ke MK

Nasional
11/09/2026 - 17:44

Pencalonan Girban Rakabuming Raka dalam perhelatan Pilpres 2024 kembali digugat oleh Refly Harun dan Denny Indrayana bersama sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Syarat Status Bencana Nasional Diubah MK, Mahkamah Konstitusi: Cukup 3 Indikator

Nasional
28/08/2026 - 19:24

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah standar penetapan atau syarat status dan tingkat bencana nasional dan daerah. Perubahan tersebut diputuskan MK melalui Putusan

Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Baru Dihapus, MK Bocorkan Penyebab Utamanya

Nasional
28/08/2026 - 18:05

Baru-baru in MK menyatakan Pasal 240 dan Penjelasannya serta Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional.