GMNI Ingatkan Prabowo: Mustahil Indonesia Emas 2045 Jika Guru Masih Lapar dan Buruh Tercekik

Jakarta, tvOnenews.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melayangkan kritik keras terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 5,2 persen.

Dalam aksi bertajuk “Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi selama ini hanya menguntungkan segelintir elite.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa ketidakadilan struktural sudah tidak dapat ditoleransi.

“Ketidakadilan tidak lahir secara alamiah, melainkan dipelihara oleh sistem yang timpang, kebijakan yang tidak berpihak, serta birokrasi yang korup dan arogan,” ujar Sujahri, Rabu (3/9/2025).

Pertumbuhan Ekonomi Tak Dirasa Rakyat

GMNI merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih tingginya pekerja informal, yakni 59,40 persen dari total angkatan kerja. 

Baca Juga

EJAVEC, Bank Indonesia dan Pemprov Jawa Timur Perkuat Ketahanan Ekonomi di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Di sisi lain, praktik outsourcing yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dinilai masih menekan kesejahteraan buruh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP GMNI Amir Mahfut mempertanyakan relevansi pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika rakyat masih lapar, petani tercekik utang, guru honorer bergaji ratusan ribu, dan buruh dipaksa hidup dengan upah yang tidak manusiawi?” kata Amir.

GMNI juga menyoroti jurang mencolok antara kemewahan elite dengan kesulitan masyarakat. 

Kritik itu diarahkan pada penambahan fasilitas mewah bagi DPR, di tengah melonjaknya harga pangan yang membelit rakyat.

“Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia Emas 2045 jika guru masih lapar, sekolah masih roboh, dan rakyat kecil masih diperlakukan sebagai warga kelas dua?” tegasnya

Tuntut Pemerintah Bertindak

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera meruntuhkan ketidakadilan struktural ekonomi dan mengembalikan prinsip pembangunan pada Ekonomi Pancasila.

Selain itu, GMNI menegaskan perlunya pembaruan struktur sosial, hukum, dan politik agar lebih berpihak pada rakyat.

“Negara harus berani mereformasi sistem menuju demokrasi konstitusional yang sejati,” tambahnya

Meski melayangkan kritik tajam, GMNI menegaskan penolakannya terhadap aksi anarkis dalam setiap gerakan mahasiswa.

Ada tiga poin yang disampaikan: