Modal Menuju Daerah Mandiri, Pertumbuhan Ekonomi Brebes Diapresiasi

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Paramitha Widya Kusuma tercatat telah memimpin Kabupaten Brebes dalam periode enam bulan terakhir.

Selama periode tersebut Kabupaten Brebes mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28 persen pada triwulan II 2025 (year on year) melampaui rata-rata Jawa Tengah (5,28 persen) dan nasional (5,12 persen) meski masih berhadapan dengan tantangan kemiskinan.

Namun, kenyataan justru roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat dibanding wilayah lainnya semsial perbandingan dengan Kabupaten Kebumenbyang hanya mencatat pertumbuhan sekitar 3 persen, Kendal, Batang, dan Purbalingga masing-masing di kisaran 6 sampai 7 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor tersier masih menjadi motor penggerak ekonomi Brebes, dengan kontribusi 40 persen terhadap PDRB.

Namun, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam enam bulan pertama dinilai ikut menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, transportasi, hingga pasar rakyat.

Pengamat CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Yusuf Rendy mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes pada Triwulan II 2025 mengingat melampaui rata-rata provinsi dan nasional. 

Baca Juga

Saat Warkop Meraup Omset dari Piala Dunia 2026

Kendati demikian, kata Yusuf, sumber pertumbuhan masih didominasi sektor tersier sehingga keberlanjutannya perlu diwaspadai.

“Apalagi pada 2026, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) akan menekan ruang fiskal, sehingga Brebes berisiko kehilangan dorongan belanja publik yang selama ini menopang pembangunan,” kata Yusuf kepada awak media, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Yusuf mengingatkan Pemkab Brebes perlu fokus pada quick wins tanpa membebani masyarakat. 

Ia menilai langkah yang dapat dilakukan pertama yakni melakukan efisiensi dan reprioritisasi belanja, lindungi infrastruktur dasar, dukungan pasar rakyat, serta program yang langsung menyentuh petani dan pelaku UMKM. 

Langkah kedua berupa tingkatkan PAD dengan cara yang lebih ramah warga, misalnya digitalisasi retribusi pasar dan parkir, perbaikan basis data PBB tanpa menaikkan tarif. 

Sedangkan langkah ketiga berupa mendorong pengolahan hasil pertanian agar sektor primer memberi nilai tambah lebih besar bagi ekonomi lokal. 

“Dengan langkah cepat ini, Brebes bisa menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari pemangkasan TKD, sehingga ekonomi daerah tetap bergerak tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil,” jelas dia.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat INDEF, Rizal Taufiqurrahman menilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes sebesar 6,28 persen merupakan capaian penting. 

Namun, Rizal menyorot kombinasi yang memperlihatkan bahwa Brebes sudah mulai meninggalkan pola pertumbuhan tradisional berbasis pertanian menuju diversifikasi lebih modern dan terintegrasi dengan rantai pasok regional.

Rizal menyarankan Pemkab Brebes perlu menata strategi yang lebih proaktif yakni sektor hilirisasi berbasis turunan agroindustri menjadi kunci khususnya untuk bawang merah, garam, dan perikanan agar berdampak menciptakan nilai tambah tidak lagi hanya dinikmati di luar daerah. 

Di sisi lain, kata Rizal, penguatan sektor jasa melalui digitalisasi UMKM dan integrasi perdagangan berbasis e-commerce perlu dipercepat agar daya saing lokal terangkat. 

Posisi Brebes yang strategis di jalur Tol Trans Jawa harus dioptimalkan untuk menarik arus investasi dari kawasan metropolitan sekitar. 

“Jika faktor ini bisa dikonsolidasikan, maka Brebes tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah pengetatan fiskal, tetapi juga berpeluang menciptakan model pembangunan daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,” bebernya.

Sementara itu, Paramitha menanggapi capaian pertumbuhan di wilayahnya ini dengan sikap hati-hati. 

Menurutnya pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat sebagai angka tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.        

“Kita bersyukur pertumbuhan Brebes termasuk tinggi. Tapi saya tahu, masyarakat masih berhadapan dengan tantangan kemiskinan. Karena itu, setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan bukan semata-mata untuk angka PDRB, tapi untuk membuka akses kerja, mendorong pasar rakyat, dan memastikan petani serta UMKM kita ikut merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkab akan tetap fokus pada program-program yang langsung menyentuh rakyat kecil. 

“Tugas kita bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan pertumbuhan itu adil, inklusif, dan membawa Brebes keluar dari bayang-bayang kemiskinan,” tegasnya. (raa)